"Kalian berutang kepada negara. Utang tidak selalu dibayar melalui uang. Utang bisa dibayar dari prestasi, reputasi dan kontribusi terhadap Republik Indonesia,” ujar Sri Mulyani pada Kamis (30/9/2021).
Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan Indonesia dari status middle income country menjadi high income country.
Menurut Bendahara Negara, selama ini pemerintah berupaya mengeluarkan Indonesia dari middle income trap dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui reformasi pendidikan, jaring pengaman sosial, dan kesehatan.
Saat ini, mayoritas anak Indonesia masih mengalami stunting serta hanya lulusan sekolah dasar dan menengah sedangkan yang memiliki kesempatan hingga perguruan tinggi hanya 8,5 persen.
Baca Juga: Kelebihan Insentif Nakes hingga Rp50 Juta Tak Perlu Dikembalikan, tapi...
“That is that small, sangat kecil. Mereformasi pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial adalah cara untuk memotong tali kemiskinan,” ucap Sri Mulyani.
Awalnya, LPDP hanya untuk memberikan beasiswa yang mayoritas untuk ke perguruan tinggi di luar negeri. Sedangkan perguruan tinggi dalam negeri dikelola oleh Kemendikbudristek.
“Sekarang bahkan sudah diperluas untuk penelitian termasuk dalam rangka COVID-19 untuk mendapat vaksin dan program Merdeka Belajar,” tutur Sri Mulyani.
Anggaran yang digunakan untuk memberikan beasiswa LPDP berada di dalam dana abadi pendidikan, yang kini mencapai Rp81,7 triliun.
“Saat ini kita memiliki Rp81,7 triliun. Jika ditambah dari anggaran penelitian, perguruan tinggi dan dana abadi kebudayaan total anggaran itu sudah mencapai Rp90 triliun,” tuturnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.