Pemerintah akan Beli Laptop Merah Putih Rp17 Triliun, Indef: Banyak Warga yang Belum Dapat Bansos

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat ekonomi dari INDEF, Abra P.G. Talattov mengkritik rencana Kemendikbudristek untuk membeli peralatan TIK, termasuk laptop merah putih dengan anggaran Rp17,42 triliun saat PPKM Level 4.

Abra mengatakan, pembelian laptop itu juga tidak tepat saat kondisi genting akibat lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Delta.

“Kita dengar ada wacana pengadaan laptop sampai Rp17 triliun ini kan cukup mengejutkan. Artinya, apakah pengadaan laptop itu cukup urgent dilakukan di saat pandemi ini?” ujar Abra dalam diskusi virtual pada Senin (26/7/2021).

Ia menyebut, pemerintah mestinya menggunakan anggaran Kemendikbudristek yang berjumlah 20 persen total APBN untuk perlindungan sosial.

Baca Juga: Ekonom Indef: Negara yang Rendah Anggaran Bansosnya, Kasus Covid-19 akan Tinggi

“Saya pikir persoalannya bukan bagaimana kementerian lembaga menghabiskan atau merealisasikan program kegiatan, tetapi memilah-milah lagi kegiatan mana yang dinilai bisa ditunda setahun dua tahun ini dan bisa dialihkan,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian lembaga juga harus berkorban untuk menangani Covid-19 dan mengurangi beban masyarakat terdampak PPKM.

“Bukan hanya masyarakat yang harus berkorban, tetapi kementerian lembaga juga harus berkorban. PPKM Darurat ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat. Artinya, harus ada sense of crisis yang lebih tinggi lagi,” kata Abra.

Selain Kemendikbudristek, Abra juga menyoroti rendahnya serapan anggaran kementerian pertanian, yaitu hanya mencapai 25 persen alokasi di APBN.

“Kementan ini semestinya di tengah pandemi adalah kementerian strategis juga menolong masyarakat di pedesaan, terutama di sektor pertanian,” kata Abra.

Abra mengatakan, jajaran menteri dan kepala lembaga itu terlihat tak maksimal membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ternyata perintah Presiden agar pembantu-pembantunya bersikap luar biasa tidak terefleksikan dengan realisasi belanja kementerian lembaga,” ujarnya

Lebih jauh, masalah serupa juga terjadi pada pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari Dana Desa yang baru terserap 31,4 persen alokasi dan Dana Alokasi Khusus Fisik baru terserap 7,39 persen.