Keturunan PKI Boleh Daftar TNI: Keputusan Panglima Andika Diharapkan Akhiri Diskriminasi

"Yang lain saya kasih tahu nih, TAP MPRS Nomor 25 tahun 66; satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam; menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya," kata Andika.

Dia kemudian mempertanyakan mengapa kemudian pertanyaan yang sedang dibahas itu melarang PKI dan bahkan keturunannya.

"Keturunan ini apa dasar hukum, apa yang dilanggar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ngada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini," kata dia menegaskan.

"Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum."

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 menetapkan ketetapan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Mengakhiri diskriminasi

Khairul Fahmi menyebut keputusan Andika menghapus pedoman teknis tersebut dalam rekrutmen anggotanya sebagai langkah yang berani dan layak diapresiasi.

"Ini butuh keberanian sebenarnya karena pasti akan menjadi polemik, akan menjadi pro-kontra. Tapi, saya kira ini penting. Kita harus mengakhiri diskriminasi terhadap para keturunan PKI ini," kata Khairul.

Dia menambahkan, langkah panglima TNI ini sebagai hal yang positif, yang sesuai dengan mandat konstitusi yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam membela negara.

"Dengan kebijakan baru dari panglima TNI ini artinya semua anak bangsa perlu menjadi tentara."

Khairul menilai kewaspadaan menyangkut ideologi dalam tubuh TNI memang penting, tapi hal itu harus dibedakan dengan kekhawatiran atau paranoia.

Menurut dia, TNI pasti punya banyak cara untuk mencegah penyusupan ideologi dan melakukan indoktrinasi.

"Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu meragukan kemampuan TNI. TNI sendiri juga enggak perlu mengkhawatirkan ini, karena kalau mereka khawatir artinya mereka tidak percaya diri bahwa mereka mampu melakukan 'pembersihan' istilahnya, memastikan prajurit mereka setelah keluar dari lembaga pendidikan sudah jelas ideologinya, pedomannya," ujar Khairul.

TNI sudah berubah

Pipit mengaku kaget saat pertama kali mendengar berita soal panglima TNI yang mengizinkan keturunan orang-orang yang diberi label PKI boleh mengikuti seleksi rekrutmen prajurit. Namun, dia tidak mau ambil pusing dan memilih untuk berpikir positif terhadap keputusan itu.

"Ini beneran nih? Enggak cuma karena ada sesuatu atau karena mau, enggak tahu, dekat Pemilu, atau bagaimana, jadi ada yang berubah? Tapi positive thinking saja. Berarti baik lah kalau dia seperti itu," kata Pipit kepada BBC News Indonesia.

Lebih jauh lagi, dia berharap keputusan panglima TNI bisa "mengakhiri diskriminasi terhadap anak-anak korban 65".

Pipit juga mengapresiasi perubahan dalam tubuh TNI ini. Pasalnya selama ini pandangan TNI terhadap keturunan penyintas peristiwa 65 tidak kunjung berubah, berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya.

"Pernah ada cerita seorang TNI yang ingin menikah dengan anak korban (peristiwa 65), itu kemudian juga dilarang. Mereka memang punya aturan yang sangat ketat dan orang lain di luar TNI tidak tahu," ujar Pipit.