Terkait Kasus Dugaan Suntik Vaksin Kosong, DPR Ingin Bentuk Panja Vaksinasi

"Program vaksinasi pemerintah serempak menyebar ke seluruh Indonesia dengan SDM yang luar biasa banyak. Sementara Panja dari DPR kan beberapa orang," ujarnya.

Begitu pula bila Panja harus melakukan pengawasan ke daerah-daerah. "Pengawasannya bagaimana dilakukan, karena bagaimanapun juga DPR ini kan juga tidak punya garis komando dengan DPRD kan. Mereka kan terpisah dengan otoritas masing-masing."

Alasan DPR ingin bentuk Panja Vaksinasi

Sebagai Wakil Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, Charles Honoris mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah dan masyarakat secara gotong royong menjalankan vaksinasi sehingga Indonesia berada di peringkat 4 tertinggi di dunia.

Namun, dia mengingatkan tingkat penularan Covid varian Omicron sudah menyebar cepat. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sejak 15 Desember 2021 secara kumulatif tercatat 1.161 kasus konfirmasi Omicron di Indonesia dan sudah memakan korban jiwa dua orang per 22 Januari lalu.

Charles juga mengingatkan bahwa vaksinasi primer - yaitu dosis satu dan dua - juga belum tuntas.

"Fakta bahwa vaksinasi primer masih belum seratus persen. Untuk suntikan dosis kedua baru 60 sekian persen. Namun dengan adanya varian baru, percepatan vaksinasi harus ditingkatkan lagi.

Oleh karena itu fungsi kami sebagai lembaga yang menjalankan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah, kami menjalankan rencana pembentukan panja ini ," lanjut Charles.

Anggota Komisi IX, Netty Prasetiyani, juga mengatakan bahwa pembentukan Panja ini dirasa perlu mengingat banyaknya masalah seputar vaksinasi.

Salah satunya adalah kasus dugaan pemberian vaksin kosong yang terjadi di Medan beberapa waktu lalu.

Menurut dia, DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak.

"Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," ungkap Netty dalam pernyataan tertulisnya.

Bagaimana Panja Vaksinasi DPR akan bekerja?

Pembentukan Panja ini masih berada di tahap yang sangat awal. Charles mengaku masih harus dibicarakan soal komposisi pimpinan dan jumlah anggotanya.

Begitu pula Netty yang mengungkapkan masih menunggu tiap fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung ke dalam panja vaksin.

Namun Charles menyatakan, bila nanti terbentuk, Panja ini akan melakukan identifikasi di lapangan, apa saja masalah yang muncul dan menghambat terhadap upaya percepatan vaksinasi.

"Lalu apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk mempercepat upaya vaksinasi. Hasil konkretnya nanti berupa rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan program vaksinasi yang sudah berjalan." ujar politisi PDIP itu.

Sedangkan Netty mengatakan, selain merespons dan menyoroti peta jalan vaksin primer (dosis satu dan dua), anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, Panja juga akan membahas berbagai isu dan permasalahan lainnya.

"Ini termasuk akan menyinggung jenis dan ketersediaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, hingga upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar," ujarnya

Politisi PKS ini berharap dengan terbentuknya panja ini membuat pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi, khususnya vaksinasi.

"Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat," ujarnya.