Terus Mengolah Lahan Meskipun HGU Berakhir, Aktivitas PTPN Dihentikan Oleh Warga!

TAKALAR, KOMPAS.TV - Puluhan warga Polombangkeng bebondong-bondong memasuki kawasan perkebunan tebu di desa Lasang Barat Kamis, 1 Agustus 2024. Hal ini dilakukan oleh warga dipicu oleh pihak perusahaan yakni PTPN yang terus saja melakukan pengolahan lahan hingga memupuk tanaman tebu.

Protes ini sudah berjalan 2 hari, dimulai pada Rabu 31 Juli 2024. Sekitar pukul 09.30 wita warga mulai berkumpul dan menghentikan aktivitas pengolahan yang dilakukan menggunakan 2 alat pembajak lahan. Selain itu juga terlihat kendaraan yang membawa puluhan karung pupuk yang akan disebar dilahan tersebut.

Dg. Rola yang merupakan warga Polombangkeng kemudian menjelaskan kepada pekerja bahwa warga meminta aktivitas pengolahan lahan hingga pemupukan untuk dihentikan.

“Warga meminta pengolahan untuk dihentikan dulu pak. Karena HGU PTPN telah berakhir pada 9 Juli 2024. Kemudian saat ini juga pemkab Takalar sedang mengupayakan upaya penyelesaian konflik setelah warga melakukan 3 kali aksi di depan kantor bupati Takalar.” Jelas Dr. Rola kepada pekerja.

Warga yang mendatangi pihak pengolah lahan datang dengan tertib tanpa kekerasan sama sekali. Begitupun pekerja yang didatangi juga tidak melakukan perlawanan dan kemudian pergi meninggalkan lahan bersama warga.

Aktivitas pengolahan ternyata tetap berupaya dilakukan oleh perusahaan. Kamis 1 Agustus 2024 pihak pengolah kembali mendatangi lahan, bedanya mereka saat ini dikawal oleh pegawai PTPN hingga puluhan aparat kepolisian. Sekitar pukul 10.30 wita, warga kembali mendatangi lahan namun mereka dihentikan di jalan masuk areal perkebunan oleh pihak pegawai dan aparat kepolisian.

“Maaf tidak bisa dihentikan pengolahannya karena kami juga Cuma menjalankan pemerintah. Apalagi tidak ada intruksi dari pemerintah untuk menghentikan proses pengolahan. Meskipun tebunya sudah besar kalau putusannya nanti pemerintah bilang taanahnya warga itu yah silahkan ambil.” Ucap salah seorang Pegawai PTPN dan Seorang Aparat Kepolisian yang berdialog dengan warga.

Terjadi pendiskusian yang cukup lama di jalan masuk ke areal perkebunan antara warga dengan pihak PTPN yang didampingi oleh aparat kepolisian. Warga tetap meminta untuk proses pengolahan lahan dan pemupukan tanaman di hentikan namun itu tidak digubris oleh pihak perusahaan. Warga menilai bahwa pihak perusahaan tidak menghargai proses penyelesaian konflik  yang telah diupayakan oleh pemkab Takalar.

Melisa Ervin Anwar Kepala Divisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar memaparkan jika apa yang dilakukan oleh warga adalah bentuk dari kegeraman warga atas konflik yang tak kunjung selesai.

“Sangat wajar petani Polongbangkeng Kab. Takalar menolak upaya PTPN dalam melakukan aktivitas pemupukan di lahan mereka yang HGU nya telah berakhir. Apalagi perjuangan warga untuk kembali mendapatkan tanahnya sudah sejak lama dilakukan namun tak kunjung menjadapatkan hasil positif. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Takalar harus segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan melibatkan Warga, pihak PTPN dan Pemerintah yang bersangkutan untuk mencari fakta yang sebenarnya terjadi.” Jelas Melisa.

Penulis : KompasTV-Makassar

Sumber : Kompas TV