Aksi "Gejayan Memanggil Kembali" Digelar Hari Ini, Soroti Isu Praktik Pemilu Kotor dan Intimidasi
Jawa tengah dan diy | 12 Februari 2024, 12:38 WIB"Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," lanjutnya.
Kedua, lanjut dia, adalah tentang penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, nepotisme haram hukumnya.
Baca Juga: Profil dan Sepak Terjang 3 Pakar Hukum yang Tampil Dalam Film Dokumenter Dirty Vote
Dokumenter ini mendapat respons dari berbagai pihak, termasuk dari tim kampanye nasional Prabowo-Gibran dan TPN Ganjar-Mahfud, yang masing-masing memberikan tanggapan terhadap isu yang diangkat oleh "Dirty Vote".
"Jadi saya pikir, memang film ini sengaja didesain, diluncurkan di masa tenang ini, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu mereka lakukan. Kalau tidak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yg lain kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai koridor elektoral,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers pada Minggu (11/2/2024).
Sementara Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menilai film dokumenter Dirty Vote lebih ke arah positif.
"Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini,” ucap Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.
Baca Juga: Cerita WNI di Singapura Ikuti Pencoblosan, Wajib Bawa Surat Undangan Pemilu dan Paspor
Penulis : Danang Suryo Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV