Rektor Unmul Masuk Bursa PJ Gubernur Kaltim

Apalagi juga banyak usulan yang telah disuarakan oleh berbagai pihak ini dalam perspektif kebijakan.

Semua masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam pengambilan keputusan terkait syarat dan proses pemilihan Pj. Gubernur Kaltim.

"Ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik, perhatian terhadap berbagai masukan masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan aspirasi publik," jelasnya.

Hingga kini, DPRD Kaltim masih membahas calon Pj Gubernur Kaltim. Menyikapi hal ini, Aziz menegaskan DPRD sebagai perwakilan rakyat berkewajiban menyampaikan aspirasi maayarakat.

Terkait masalah aturan menjadi kewenangan Kemendagri. Sehingga apabila ada aspirasi masyarkat yang telah disaring oleh DPRD wajib disampaikan ke Kemendagri. (Dk/jj)

Penulis : KompasTV-Tenggarong

Sumber : Kompas TV