Megawati: Saya Mendengar Begitu Banyak Laporan terhadap Institusi Negara yang Tidak Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV  - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan tentang dugaan ketidaknetralan lembaga negara di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Megawati menyampaikan hal itu melalui tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/1/2024).

"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral," kata Megawati, dikutip Tribunnews.com.

"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics," imbuhnya.

Baca Juga: Tokoh 'Turun Gunung' di Pilkada Jateng: Jokowi Dukung Luthfi-Taj Yasin, Megawati Dukung Andika-Hendi

Berkaitan dengan hal itu, ia pun mengajak masyarakat belajar dari rakyat Ghana, yang menolak berbagai rayu kekuasaan.

"Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan yang kami perlukan adalah pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik serta pekerjaan," bebernya.

Megawati pun mengingatkan bahwa mencoblos di pilkada yang hanya beberapa menit dapat berdampak selama lima tahun.

"Ingat, mencoblos hanya lima menit, namun dampaknya bisa selama lima tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak,” ujarnya.

“Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan.”

Dalam pidatonya, ia juga mengingatkan seluruh aparatur dan pejabat negara serta kepala desa agar tidak memihak pasangan calon tertentu.

Megawati menyebut,  pejabat negara serta lurah, kepala desa, dan TNI-Polri yang melanggar ketentuan akan dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

Baca Juga: Bahlil Tegaskan Tak Ada Wacana Jokowi-Gibran Gabung Golkar

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, kegelapan demokrasi saat Pilpres 2024 lalu ingin diterapkan kembali pada Pilkada serentak 2024.

Dia menuturkan, PDIP pada seluruh tingkatan pengurus dari pusat hingga daerah akan terus memantau perkembangan Pilkada.

"Mereka menangkap adanya suatu optimisme yang sangat kuat. Terjadinya arus balik dukungan justru ketika kekuasaan mencoba untuk digunakan kembali," ucap Hasto.

Menurut Hasto, optimisme kemenangan tetap ada meskipun ada upaya untuk menggunakan aparatur.

"Karena apa yang terjadi dengan kegelapan demokrasi pada saat Pilpres ini mencoba diterapkan kembali," tuturnya.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : tribunnews.com