Survei Kepuasan Jokowi: Antara Bansos, Lemahnya Penegakkan Hukum dan Revolusi Mental

Baca Juga: Jokowi Dipastikan Hadir di Pembukaan Peparnas XVII 2024 di Solo Malam Ini

Dominasi bansos membuat program pemberdayaan masyarakat belum optimal. Bahkan, bansos justru sering disalahgunakan untuk tujuan politik, alih-alih membantu masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola bansos masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Masyarakat yang belum berdaya membuat angka pengangguran masih tinggi. Walau jumlahnya menurun dari 5,7 persen pada 2014 menjadi 4,8 persen pada 2024, para pekerja dan pencari kerja masih dalam situasi sulit; badai PHK di berbagai sektor, lowongan kerja formal kian langka, hingga berujung turunnya daya beli masyarakat.

”Ini patut menjadi alarm bahwa kebijakan yang hanya berdampak sesaat harus diimbangi dengan terobosan jangka panjang,” katanya.

Belum selesai masalah tersebut, masalah sosial lain, seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta jeratan judi dan pinjaman daring (pindar) membuat ketahanan keluarga semakin rentan. Ini tergambar dalam angka perceraian yang semakin meningkat dan mengancam kualitas hidup generasi selanjutnya.

”Jargon revolusi mental yang pernah digaungkan terasa nihil di ujung pemerintahan saat ini dengan semakin lemahnya penegakan hukum pada berbagai kasus korupsi/koruptor, nepotisme, dan bahkan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja justru semakin miris dan menakutkan,” tutur Yanu.

 

Penulis : Iman Firdaus Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV