MK Kabulkan 44 Perkara Sengketa Pileg 2024, KPU: Kami Akan Laksanakan Amar Putusannya
Rumah pemilu | 11 Juni 2024, 18:15 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan diri untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil atau sengketa Pileg 2024.
Diketahui dari 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024, MK mengabulkan 44 gugatan.
Dari 44 perkara itu, MK mengabulkan dengan beragam putusan, seperti pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.
Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, putusan MK terkait Pileg 2024 bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Hal ini yang membuat KPU harus siap melaksanakan putusan tersebut.
Selain itu, ia mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan KPU daerah untuk menindaklanjuti putusan MK.
Baca Juga: Pasca Putusan MK Soal Gugatan PHPU, KPU Provinsi Gorontalo Siap Gelar PSU di Dapil Gorontalo 6
"Tentu KPU akan laksanakan apa yang menjadi amar putusan MK atas PHPU DPD untuk dapil Sumatera Barat dan dalam waktu dekat KPU akan mengumpulkan KPU-KPU daerah yang menjadi lokus dari amar putusan PHPU Legislatif 2024 untuk memberikan arahan teknis agar putusan MK tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Idham saat dikonfirmasi, Selasa (11/6/2024), dikutip dari Antara.
Dia menambahkan, putusan MK terkait PSU maupun penghitungan dan rekapitulasi suara ulang tidak mengganggu tahapan Pilkada 2024.
Menurutnya, KPU dan KPU daerah sudah terbiasa dengan kesimultanan atau keserentakan tahapan.
Semisal saat penerimaan bakal calon perseorangan, KPU di daerah juga melakukan tahapan rekrutmen badan ad hoc dan memulai tahapan pemutakhiran daftar pemilih dengan melakukan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir.
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV/Antara