PDIP Dukung Revisi UU KPK, Hasto: Nepotisme, Korupsi, dan Kolusi Makin Merajalela

Alasannya, karena UU tersebut dianggap tak memberikan wewenang yang jelas bagi dewas untuk melakukan penindakan etik.

Baca Juga: Mantan Penyidik KPK: Putusan Praperadilan Edward Omar Sharif Hiariej Tidak Sesuai UU KPK

“Kita bisa lakukan revisi karena ini sudah tahun 2019 juga Undang-Undangnya, sudah 5 tahun lah, bisa kita tata ulang. Karena banyak yang komplain juga,” kata Bambang Pacul.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV