Refly Harun Sebut Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Konyol, Singgung UU Nomor 10/2016
Hukum | 2 Juni 2024, 07:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah perhitungan usia minimun calon kepala daerah sebagai putusan konyol.
Refly mengatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, syarat usia minimal seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur adalah 30 tahun.
Pasal itu, kata dia, tidak menyebut usia minimal 30 tahun saat pelantikan.
“Saya mengatakan itu putusan-putusan sontoloyo. Coba bayangkan, kan kalau kita baca UU Nomor 10 Tahun 2016, itu jelas syarat untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, Anda harus berusia 30 tahun,” ujar Refly di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (1/6/2024).
Baca Juga: Ketua MA Akui Belum Lihat Putusan yang Ubah Syarat Usia Peserta Pilkada
“Jadi sudah jelas, bukan syarat (usia berlaku) saat dilantik,” tegasnya, dikutip Kompas.com.
Berkaitan dengan hal tersebut, ia berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak harus mengikuti putusan MA itu karena bertentangan dengan UU 10/2016.
Posisi undang-undang, lanjut Refly, lebih tinggi ketimbang Peraturan KPU (PKPU), sehingga KPU bisa mengabaikan putusan MA dengan mengembalikan aturan main pada undang-undang.
Ia juga menilai putusan MA tersebut sebagai kemunduran demokrasi, sama ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas.com