Minta Peran Intelijen di Pilkada 2024 Tajam Antisipasi Konflik, Menko Hadi: Jangan Harap Bantuan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengingatkan kesiapan pengamanan tahapan Pilkada serentak harus menjadi perhatian bagi TNI-Polri. Khususnya di wilayah yang sulit terjangkau seperti Papua. 

Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024 untuk meminimalisir peristiwa yang tidak dinginkan terjadi dan menghambat proses tahapan Pilkada. 

Intelijen, sambung Hadi, harus dapat mengelola potensi-potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya pelaksanaan Pilkada yang aman, lancar, dan damai.

"Saya minta aparat intelijen harus benar-benar memperhatikan secara detail," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Kamis (30/5/2024). 

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan tingkat kerawanan pelaksanaan pilkada serentak cenderung menengah-tinggi, lebih besar dibanding kerawanan pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang cenderung kecil-menengah.

Baca Juga: Menkopolhukam Minta KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Empat DOB

Daerah rawan di Papua saat Pilkada 2024

Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, wilayah yang keamanannya dianggap berstatus rawan berada di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Sementara wilayah lainnya dinilai berstatus keamanan sedang.

Di daerah-daerah tersebut masih terdapat aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. 

Seperti di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Maybrat.

Hadi juga mengingatkan kekuatan personel TNI-Polri sudah terbagi rata, sehingga tidak mungkin minta bantuan dari wilayah lain. Seandainya bisa dibantu, tidak bisa cepat karena keterbatasan transportasi.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV