Hindari Penyimpangan, Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Diperbarui Tiap Bulan

Apabila musyawarah tidak dilakukan, kepala desa harus menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan surat pernyataan tidak melaksanakan musyawarah desa/kelurahan.

Baca Juga: Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 di cekbansos.kemensos.go.id Jelang Pencairan Mei 2024

Pemerintah daerah kabupaten/kota juga dapat mengusulkan data yang belum diusulkan oleh pihak desa/kelurahan. Data kemudian dapat dicek di aplikasi Cek Bansos.

"Jadi ini semua akan tahu sebetulnya nama si A misalkan di penerima bansos ini usulan siapa, kalau bapak/ibu sekalian tidak ingin misalkan, oh Risma ini sudah layak, maka bapak/ibu sekalian juga bisa mengusulkan itu menjadi tidak layak. Tapi misalkan ini layak, bapak/ibu juga bisa mengusulkan ini layak untuk menjadi penerima (bansos-red)," ucap Risma.

Mekanisme baru ini, kata Risma, akan diberlakukan mulai bulan depan atau Juni 2024.

Penulis : Fiqih Rahmawati Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV