> >

Respons Partai di KIM dan PKB soal Saran Luhut ke Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Politik | 7 Mei 2024, 05:45 WIB
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melarang pejabat negara melakukan perjalanan ke luar negeri. (Sumber: Kemenkomarves)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masukan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengajak toxic people mendapat respons dari partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ada yang menilai saran tersebut menjadi masukan yang baik, ada juga yang berpendapat Prabowo punya penilaian tersendiri dalam membentuk kabinetnya nanti. 

Partai Gerindra menilai masukan Luhut merupakan perlu disikapi dengan baik. Masukan tersebut akan disampaikan ke Prabowo, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam nantinya menyusun kabinet Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengakui masukan tersebut sangat penting. Sebab sudah seharusnya menteri yang ditunjuk harus bisa sejalan dan satu visi dengan presiden.

Apalagi tantangan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju menuju Indonesia Emas 2024 tidak sedikit. 

Baca Juga: Gibran soal Pesan Luhut Jangan Bawa Orang Toxic di Kabinet: Memang Siapa Orangnya?

Namun Habiburokhman menilai jika untuk kepentingan bangsa dan negara para elit yang ditunjuk sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran nanti tidak memiliki sifat toxic atau orang yang memberi dampak buruk terhadap orang lain. 

"Tentu ini sebuah nasihat masukan dari senior kepada juniornya bahwa antara presiden dengan menteri harus ada kesamaan visi, bagaiaman pengelolaan negara yang maksimal supaya target-target kebangsaan terutama Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Kalau untuk bangsa dan negara, elit-elit kita ini tidak ada yang toxic lah," ujar Habiburokhman saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2024). 

Lain halnya penilaian dari PAN. Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan menyatakan pemilihan sosok yang masuk dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, meyakini Prabowo punya penilaian tersendiri untuk memilih para menteri yang membantunya di pemerintahan.

"Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif, terserah beliau saja. Tahu mana yang terbaik," ujar Zulhas. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU