MK: Dalil Anies-Muhaimin soal Menteri Ikut Menangkan Prabowo-Gibran Tidak Beralasan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dalil permohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai menteri Kabinet Indonesia Maju maupun pejabat negara lain untuk terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak berasan menurut hukum. 

Hal itu ditegaskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani saat membacakan putusan MK terkait perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukakn Anies-Muhaimin, Senin (22/4/2024). 

Hakim Arsul menjelaskan mahkamah telah memeriksa dalil pemohon, alat bukti dan keterangan saksi terkait hal tersbeut. 

Dalam pertimbangannya mahkamah menilai pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita dan video bersumber dari media online tanpa diikuti dukungan saksi atau ahli untuk menguatkan dalil yang diajukan. 

"Terhadap berita maupun video online tersebut setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya tidak ada yang menujukkan secara spesifik, bagaimana, kapan, di mana serta kepada siapa siapakah ketidaknetralan yang dilakukan menteri dan pejabat negara tersebut," ujar Hakim Arsul di ruang sidang MK. 

Baca Juga: MK Nilai Tak Ada Hubungan Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara di Pilpres 2024, Ini Alasannya

Hakim Arsul menambahkan dalam pencermatan juga tidak ditemukan apakah pelanggaran ataupun ketidaknetralan menteri dan pejabat negara lain dilakukan pada masa kampanye, sebelum atau setelah kampanye. 

Karena itu bukti yang diajukan pemohon tidak mencukupi, bagi mahakamah untuk meyakini dan menilai apakah peristiwa yang didalilkan pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu. 

Di sisi lain Hakim Arsul juga menyoroti tidak adanya bukti lain semisal laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu RI.

Hal ini, sambung Hakim Arsul, menunjukkan pemohon telah melepaskan hak untuk mengajukan keberatan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapannya. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV