KPU: Putusan PHPU di MK Merujuk Alat Bukti, Tidak Ada Istilah Amicus Curiae

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara terkait banyaknya surat sahabat pengadilan atau amicus curiae mengenai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Anggota KPU RI Idham Holik menilai, jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, tidak pernah ada istilah sahabat pengadilan. 

Menurut Idham, dalam pengambilan keputusan, hakim tetap berpegang pada fakta persidangan dan pandangan para pihak yang dihadirkan dalam sidang PHPU. 

Hal itu tertuang dalam UU nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Di UU MK disebutkan salah satu pertimbangan majelis hakim MK dalam merumuskan putusannya berdasarkan alat bukti.

Kemudian Pasal 37 dalam UU Pemilu juga menyatakan hal serupa, Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Baca Juga: Gerindra Sebut Pengajuan Amicus Curiae oleh Megawati Tak akan Jadi Pertimbangan Hakim MK

"Saya sangat yakin Majelis Hakim MK akan melaksanakan ketentuan yang terdapat UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman yang sangat eksplisit. Dalam kedua UU tersebut, tidak ada istilah tersebut (amicus curiae)," ujar Idham, Rabu (17/4/2024). 

"Sangat yakin bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim MK memiliki integritas tinggi yang berpedoman pada kekuasaan kehakiman," imbuhnya, dikutip dari Wartakotalive.com.

Adapun salah satu pihak yang mengajukan amicus curiae yakni Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV/wartakotalive.com