Komisi VII DPR Bakal Panggil Bahlil soal Dugaan Kasus Izin Tambang: Dari Awal sudah Geger-Gegeran

Selain itu, Sugeng menyebut banyak komplain yang timbul akibat aksi satagas tersebut.

Satgas itu disinyalir kerap menyelewengkan kewenangan terkait pemberian izin tambang.

“Kita sudah dengar itu bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Ada yang meminta kalau memang menghidupkan kembali (izin tambang) maka harus bayar sekian,” kata Sugeng dikutip Kompas.com.

“Bahkan ada yang minta saham katanya, karena sebagian besar bahkan tiba-tiba dicabut (izin penambangan) tanpa ada argumentasi yang bisa dijelaskan panjang lebar," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, pihaknya akan mempelajari informasi tentang dugaan korupsi Bahlil.

Pihak KPK akan meminta klarifikasi sejumlah pihak yang disebut mengetahui dugaan korupsi izin tamban tersebut.

Menurut pihak KPK berdasarkan laporan dan informasi yang diterima, Bahlil diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mencabut dan mengaktifkan kembali sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) dengan permintaan uang senilai miliaran rupiah.

“KPK akan mempelajari informasi tersebut dan melakukan klarifikasi kepada para pihak yang dilaporkan mengetahui atau terlibat dalam proses perizinan tambang nikel,” kata Alex.

Baca Juga: KPK Mulai Telaah Laporan MAKI Soal Dana Tambang Nikel Ilegal untuk Pemilu

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV