Mahfud: Ada Operasi Menekan Rektor Perguruan Tinggi, Diminta Deklarasi Jokowi Baik
Rumah pemilu | 6 Februari 2024, 09:54 WIBYOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan terdapat "operasi" untuk menekan pimpinan perguruan tinggi yang belum menerbitkan pernyataan sikap atau deklarasi tentang situasi demokrasi Indonesia terkini.
Hal tersebut seiring meluasnya gelombang kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia belakangan ini.
"Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof" di Seturan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam.
Eks Menko Polhukam itu menyebut rektor-rektor yang belum menyatakan sikap, didekati dan diminta membuat deklarasi berbeda. Para rektor disebutnya diminta untuk menyatakan sikap bahwa pemerintahan Jokowi baik.
"Mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda. Mereka diminta untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid baik," kata Mahfud.
Baca Juga: Jokowi Minta Laporan soal Butet Dicabut, Mahfud: Harusnya Jangan Hanya Butet, Kan Banyak yang Lain
Dia menambahkan, terdapat sejumlah rektor yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta eksekutor operasi tersebut. Sebagian lain memodifikasi pernyataan sikapnya setelah diminta.
Ia menyebut ada juga rektor yang diminta bersikap netral. Namun, ada juga rektor yang menolak dengan tegas.
"Tapi ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid nomor 1 dan sebagainya," kata Mahfud.
Dia pun menyebut kampus tidak takut dengan intervensi seperti demikian. Menurutnya, perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia akan terus menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan demi pemerintahan yang beretika.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas.com