Jika Jadi Presiden, Ganjar Lanjutkan Afirmasi Kelompok Rentan: Perempuan Tertinggal dalam Banyak Hal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan afirmasi untuk perempuan dan kelompok rentan jika terpilih jadi Presiden.

Eks gubernur Jawa Tengah itu mengakui perlu ada “tindakan khusus” untuk melanjutkan afirmasi perempuan.

Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam acara Dialog Terbuka Capres-Cawapres” di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang digelar oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, pada Kamis (23/11/2023).

"Perempuan dalam banyak hal itu tertinggal, maka musti ada tindakan khusus, itulah tindakan afirmasi yang diberikan,” kata Ganjar ketika menjawat pertanyaan panelis Muhammadiyah.

“Hari ini sudah ada hasilnya. Sekarang, ketika diberikan kesempatan sama, lulusan-lulusan terbaik (kampus) itu perempuan,” lanjutnya.

Baca Juga: Setelah Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud juga Ditanya Soal Jatah Menteri dari Muhammadiyah

Ganjar pun mengaku mendukung kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen di parlemen.

Namun, untuk bakal kabinetnya jika terpilih, politikus PDIP itu menegaskan akan menyusun kabinet zaken (terdiri dari ahli di bidangnya).

“Kami senang hari ini melihat menteri-menteri yang juga betul-betul seorang expert, Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi). Ini contoh-contoh yang sebenarnya bisa kita teruskan. Sebagai sebuah komitmen kita paham soal itu,” kata Ganjar.

Sementara itu, kandidat pendamping Ganjar, Mahfud MD menegaskan, perempuan dan laki-laki sama di mata hukum dan pemerintahan.

Namun, akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) itu mengakui perempuan masih terdiskriminasi secara sosiologis.

"Dari sudut peraturan, perempuan dan laki-laki itu sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,” kata Mahfud.

“(secara) yuridis, sudah ada undang-undang yang 30 persen (keterwakilan perempuan), bahkan kita juga sudah meratifikasi konvensi PBB tentang penghilangan diskriminasi terhadap perempuan,” lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI itu pun menyinggung Indonesia telah memiliki pemimpin perempuan, mulai dari presiden, gubernur, hingga bupati.

"Tetapi memang secara sosiologis, dalam praktiknya, perempuan itu di tengah-tengah masyarakat sendiri hidup dalam situasi diskriminatif. Itu yang harus kita perbaiki. Kalau yuridisnya kami bisa lebih tegas,” kata Mahfud.

Di lain sisi, Ganjar juga menjelaskan janjinya mengenai cuti melahirkan bagi ibu dan ayah.

Untuk memenuhi janji ini, politikus PDIP itu mengaku akan membuat super app untuk memudahkan pelaporan sehingga bisa ditindaklanjuti dinas terkait.

"Semua orang bertanya, ‘bagaimana (penerapannya)?’ Ketika ini menjadi kebijakan ada dua hal, satu bagaimana membuat regulasi. Dua, bagaimana men-drive regulasi itu bisa dilaksanakan,” kata Ganjar.

"’Pak, kalau nanti cutinya pengusahanya tidak mau bagaimana?’ Ada dinas tenaga kerja, ada Kemnaker dan itu dilaporkan. Takut mau lapor? Saya kasih super app agar kamu bisa lapor dan kami bisa menindaklanjuti,” lanjutnya.

Baca Juga: Ini Alasan Bawaslu Pilih Burung Hantu Jadi Maskot: Mampu Meneropong dalam Kegelapan

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV