PBHI: Masyarakat Perlu Bergerak Duduki DPR Jika Pembahasan RUU Perampasan Aset Mandek

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat dinilai perlu bergerak menduduki Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk memberikan tekanan kepada pemerintah dan  DPR jika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana terus mandek.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Julius Ibrani, dalam keterangannya.

Baca Juga: Mahfud MD Curhat Sulit Sampaikan Aspirasi ke DPR: UU Penting Selalu Gagal, Parpol dan DPR Nolak

"Kalau perlu kita duduki DPR dan segala macam. Bahwa nanti kemudian ada lobi-lobi itu enggak akan bisa menghambat kalau senayan, DPR, sudah diduduki rakyat. Mau ngomong apalagi DPR? Enggak bakal bisa menghindar," kata Julius Ibrani dikutip dari Kompas.com pada Senin (10/4/2023).

Julius menyoroti pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengeluh karena pembahasan RUU Perampasan Aset terhambat.

Hal itu terjadi akibat permintaan anggota dewan yang meminta pemerintah untuk melobi para ketua umum partai politik. Menurut dia, lobi-lobi politik juga dilakukan saat pemerintah dan DPR membahas RUU lain.

 

"Mekanisme lobi politik ini memang sudah dari dulu, dan bukan cuma sekarang, bukan cuma saat disampaikan Bambang Pacul (Ketua Komisi III). Memangnya KUHP bagaimana? Memangnya amnesti pajak bagaimana? Memangnya Cipta Kerja bagaimana?" ujar Julius.

Julius menilai justru sebenarnya dorongan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap upaya pembahasan RUU Perampasan Aset harus diperkuat agar agenda pemberantasan korupsi terus berjalan.

Baca Juga: Bambang Pacul Blak-blakan Jawab Mahfud MD yang Minta RUU Ini Disahkan: Sulit, Pasti DPR Nangis Semua

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas.com