Soal Larangan Bukber Pejabat dan ASN, Mendag: Anggarannya Dialihkan untuk Bantu Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meniadakan buka puasa bersama (bukber) untuk pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut di balik larangan tersebut, Jokowi memerintahkan agar anggaran bukber untuk jajaran pejabat pemerintah dialihkan untuk membantu masyarakat selama bulan Ramadan. 

"Saya, semua, tidak boleh buka puasa bareng. Itu maksudnya kalau ada anggaran, itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu," kata Zulhas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023). 

Dia menambahkan, jika anggaran tersebut digunakan untuk bukber, hanya akan dirasakan oleh para pejabat. 

Namun jika dialihkan untuk bantuan sosial, kata dia, lebih bermanfaat karena dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga. Tapi, kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yang di kementerian, anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, arahan Presiden Jokowi yang meminta kegiatan bukber di kalangan pejabat dan ASN selama Ramadan kali ini ditiadakan, tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023, terbit 21 Maret 2023. 

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga.

Dijelaskan dalam surat itu, bahwa larangan buka bersama dikarenakan penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Baca Juga: Menag Bantah Jokowi Anti-Islam Usai Larangan Bukber Pejabat: Presiden Sangat Concern terhadap Islam

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV