Kemenkeu Disorot Publik, Sri Mulyani: Banyak Orang Punya Masalah Keuangan, Seolah Muaranya di Kami
Peristiwa | 11 Maret 2023, 21:53 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani angkat bicara mengenai skandal yang berturut-turut menerpa lembaganya belakangan ini.
Ia mengaku pihaknya siap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk "bersih-bersih" Kementerian Keuangan.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai lembaganya didera dua skandal heboh belakangan ini, mulai dari dugaan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo hingga dugaan transaksi janggal Rp300 triliun di kalangan pegawai Kemenkeu. Publik juga digegerkan oleh gaya hidup mewah yang dipertontonkan sejumlah pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai.
Sri Mulyani menegaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2007. Ia juga menyebut Kemenkeu selalu berinisiatif mengawasi aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungannya.
Baca Juga: Tak Tahu Safe Deposit Box Rafael dan Skandal Rp300 Triliun, Prastowo: Wewenang Kemenkeu Terbatas
Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu memiliki whistleblowing system yang berjalan. Selama ini, hasil pengawasan internal itu tidak disampaikan ke publik, tetapi ia membuka kemungkinan buka data ke publik jika dibutuhkan.
Menurutnya, selama ini sudah ada lebih dari 1.200 whistleblower yang masuk sistem Kemenkeu. Semuanya diverifikasi untuk kemudian ditindaklanjuti.
"Dan bagi (whistleblower) yang sudah legitimate, maka kami akan melakukan langkah-langkah seperti yang sudah saya sampaikan, kita cek LHKPN, SPT yang bersangkutan, profil keluarganya, media sosialnya," kata Sri usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Sabtu (11/3/2023).
"Banyak orang punya masalah keuangan, seolah-olah muaranya di kami. Tapi enggak papa, kita akan tangani saja. Kita akan terus tangani berdasarkan aturan kepegawaian yang ada," lanjutnya.
Sri Mulyani menyebut, Kemenkeu hanya berwenang memberi sanksi disipilin sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 94 tahun 2011 tentang Disiplin PNS.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV