Meski PN Jakpus Putuskan Pemilu 2024 Ditunda, Mahfud MD: secara Teknis, Pemilu Tetap Jalan

Hal ini, Mahfud menjelaskan, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No 2 tahun 2019 disebutkan, semua kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa harus dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia pun mempertanyakan apakah hakim PN Jakpus mengetahui terkait PerMA tersebut atau tidak. 

"Ini kan hukum dibuat main-main seperti ini, sehingga bagi saya, hakim ini harus dipersoalkan kompetensinya, kemampuannya dan kapasitasnya," ucap dia.

 

 

Penulis : Dian Nita Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV