Profil dan Kekayaan Bupati Bangkalan Abdul Latif yang Ditahan KPK terkait Kasus Suap Lelang Jabatan
Hukum | 8 Desember 2022, 20:49 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan penahanan dilakukan karena penyidik telah menemukan bukti yang cukup dan untuk kepentingan penyidikan.
Abdul Latif dilantik sebagai Bupati Bangkalan pada 24 September 2018 lalu oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Dia terpilih menjabat Bupati Bangkalan periode 2018–2023, menggantikan Makmun Ibnu Fuad.
Pada ranah politik, Abdul Latif merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan, dia menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bangkalan.
Sebelum menjabat Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan pada 2014-2018.
Abdul Latif juga aktif dalam organisasi. Dia tercatat menjadi pembina Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Badan Silaturahmi Santri dan Tokoh Muda Madura, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, serta Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia.
Baca Juga: Bupati Bangkalan Abdul Latif Ditahan Usai Diperiksa di Gedung KPK
Harta Kekayaan Abdul Latif Amin Imron
Abdul Latif Amin Imron yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp9,9 miliar.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dia terakhir kali melaporkan hartanya kepada KPK pada pada 29 Maret 2022 untuk periode 2021.
Dalam laporan tersebut, total kekayaan Abdul Latif mencapai Rp9.921.437.399. Adapun, jumlah tersebut terdiri dari beberapa aset mulai dari tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lain, kas dan setara kas, serta harta lainnya.
Abdul Latif tercatat memiliki dua tanah dan bangunan di Bangkalan dengan nilai total Rp5.825.000.000.
Bupati Bangkalan Abdul Latif juga tercatat memiliki satu mobil dan satu motor senilai Rp80 juta.
Besaran itu terbagi atas satu unit mobil Toyota Sienta 2016 Rp75 juta dan motor Honda 2016 Rp5 juta.
Abdul Latif juga memiliki harta bergerak lainnya, yang ditotal mencapai Rp93.763.000.
Dia juga memiliki kas dan setara kas dengan total Rp672.674.399, serta harta lain berjumlah Rp3,25 miliar.
Jika rincian harta tersebut ditotalkan, harta kekayaan tersangka penerima suap, Bupati Bangkalan Abdul Latif, mencapai Rp9,9 miliar, tepatnya Rp9.921.437.399.
Baca Juga: Bupati Bangkalan Diduga Perjualbelikan Jabatan di Pemkab, Tarifnya Rp50 juta-Rp150 juta
6 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Pemkab Bangkalan
KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Dikutip dari laman resmi KPK, enam tersangka adalah Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023; AEL selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan; WY sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan.
Kemudian AM selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan; HJ selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan; serta SH sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.
Perkara ini bermula dari dibukanya formasi seleksi beberapa posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) termasuk promosi untuk eselon 3 dan 4 di Pemkab Bangkalan pada kurun waktu 2019-2022.
Menurut KPK, Abdul Latif melalui orang kepercayaannya, diduga meminta commitment fee berupa uang kepada setiap aparatur sipil negara (ASN) yang ingin terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut.
Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka Abdul Latif yaitu AEL, WY, AM, HJ, dan SH. Semuanya berstatus sebagai tersangka.
Selain itu, Abdul Latif juga diduga menerima sejumlah uang lain terkait beberapa proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.
Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka Abdul Latif melalui orang kepercayaannya sekitar Rp5,3 miliar. KPK juga masih menelusuri dugaan penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV