Momen Perwira Tinggi TNI AU Emosi Dicecar Jaksa KPK: Bapak Jangan Nanya Seolah Saya Bodoh

Baca Juga: Jaksa Ungkap Para Pihak yang Diuntungkan dari Pengadaan Helikopter AW 101, Eks KSAU Dapat Rp17,7 M

“Bapak jangan menanya seolah-olah saya bodoh gitu loh,” kata Fachri dengan emosi.

“Surat itu tidak ada memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan."

Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat Djuyamto kemudian mencoba menengahi. Ia mengingatkan bahwa persidangan berisi argumentasi hukum.

Karena itu, Djuyamto meminta kepada Fachri agar dalam berkomunikasi dapat dilakukan dengan baik saat di persidangan.

“Kalau saudara memang tidak berkenan ya cukup,” kata Djuyamto.

Setelah itu, Fachri kemudian menuruti Djuyamto. Ia kemudian meminta maaf. Perwira Tinggi TNI AU itu kemudian mengaku telah menahan persoalan ini selama lima tahun.

“Lima tahun saya menahan ini, Pak,” ujar Fachri.

Baca Juga: Ternyata Jokowi Minta Pembelian Helikopter AW 101 Dibatalkan karena Kondisi Ekonomi Tak Normal

Lalu, jaksa KPK mengatakan bahwa mereka hanya ingin mengajukan pertanyaan. Jaksa mengaku memahami apa yang dirasakan Fachri sebagai orang tua.

“Saya juga memahami bapak sebagai orang tua,” ujar Jaksa.

Adapun dalam kasus ini, Jaksa mendakwa Irfan telah merugikan keuangan negara sebesa Rp738,9 miliar.

Selain itu, Jaksa juga menyebut kasus ini menyeret sejumlah pejabat TNI AU, termasuk mantan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna.

Agus disebut mendapatkan jatah Rp17.733.600.000 yang disebut sebagai dana komando atau cashback 4 persen dari pembayaran termin pertama tersebut.

Selain mendakwa Irfan merugikan negara miliaran rupiah, Jaksa juga mendakwanya memperkaya diri sendiri sebesar Rp183.207.870.911,13.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AU Segera Naik Sidang, KPK: Kita akan Buktikan

Kemudian, memperkaya mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purnawirawan) Agus Supriatna sebesar Rp17.733.600.000 atau Rp17,7 miliar.

Berikutnya, memperkaya korporasi yakni Agusta Westland sebesar USD29.500.000 atau Rp391.616.035.000 dan perusahaan Lejardo Pte.Ltd sebesar USD10.950.826,37 atau senilai Rp146.342.494.088,87.

Irfan didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas.com