JPU Sebut Penasihat Hukum Putri Candrawathi Keliru Pahami Splitsing Berkas Perkara

Kemudian, sambung Jaksa Erna, pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.

“Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian,” ujar Jaksa Erna.

Baca Juga: Jawab Eksepsi Putri Candrawathi, JPU Nyatakan Dakwaan Penuhi Syarat Formil, Tunggu di Pembuktian

Selain itu, kata Jaksa Erna, sesuai pandangan Yahya Hararap menambahkan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka.

“Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik,” ucapnya.

Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing) agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah.

Sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

“Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan, Bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa,” ucap Jaksa Erna.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV