> >

Sama-sama Sebut Ada Kelalaian Sopir, Ini Beda Pendapat Polisi dan KNKT soal Kecelakaan Maut Bekasi

Peristiwa | 3 September 2022, 07:08 WIB
Truk kontainer diduga penyebab kecelakaan maut di Jalan Sultan Agung Kota Bekasi, Rabu. (Sumber: Kompas.tv/Ant/Pradita Kurniawan Sya)

BEKASI, KOMPAS — Ada perbedaan antara temuan pihak Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi Kota dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) soal kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tronton dan merenggut 10 nyawa di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Meskipun ada perbedaan temuan antara kedua lembaga tersebut, kesimpulan dari keduanya hampir sama, yakni akibat kelalaian sopir.

”Saya sampaikan akibatnya lalai. Lalai kan banyak, ngantuk, dia sedang menengok ke mana, dan lain-lain,” kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, Jumat (2/9/2022), di Bekasi, dikutip dari Kompas.id.

Menurut Hengki, pengemudi truk berinisial AS (30) tidak salah jalan dan tidak salah dalam mengoper persneling.

”Tidak mungkin, itu jalan lurus, masa mau mutar. Kan, saya tidak pernah menyampaikan salah jalan atau apa. Yang pasti karena lalai,” ucap Hengki.

Baca Juga: BPJamsostek Berikan Santunan ke Ahli Waris Korban Meninggal Kecelakaan Bekasi Barat

Mengenai temuan KNKT yang menyebut bahwa kecelakaan di Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, tersebut juga akibat kelebihan muatan, Hengki menyebut belum ada laporan soal itu.

”Anda boleh tanya KNKT, saya tidak mengatakan ada overload karena saya belum ada laporannya. Masih ada pemeriksaan lain,” ucapnya.

Adapun terkait dorongan sejumlah pihak untuk memeriksa perusahaan tempat AS bekerja, Hengki menjawab bahwa polisi, masih melakukan penyelidikan.

Dia tidak menjelaskan secara detail terkait penyelidikan dimaksud.

Sementara, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman yang kembali dikonfirmasi pada Jumat mengatakan, AS sudah ditahan karena terbukti sebagai tersangka.

”Ia dikenai Pasal 310 Ayat (4) (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Latif saat dihubungi Kompas.

Saat ini, pemeriksaan masih dilakukan oleh Polres Kota Bekasi. Dirlantas Polda Metro Jaya juga masih menunggu hasil pemeriksaannya.

”Pemeriksaan lainnya akan tetap dilakukan,” ujar mantan Dirlantas Polda DIY itu.

AS diduga lalai mengemudi kendaraan hingga mengakibatkan 10 orang tewas dan 23 orang luka-luka. Insiden maut yang terjadi pada Rabu (31/8) itu mencelakai pengguna jalan dan siswa sekolah.

Sebelumnya, KNKT melalui Senior Investigatornya, Ahmad Wildan, Kamis (1/9) malam, menjelaskan, hasil investigasi mereka.

Truk kelebihan muatan

Menurutnya, sopir tersasar dan kebingungan. Selain faktor kelalaian sopir, muatan truk yang melebihi kapasitas angkut juga menjadi faktor penyebab kecelakaan.

Menurutnya, AS (30) sedang melakukan perjalanan dari Narogong, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, menuju Surabaya, Jawa Timur.

Seharusnya saat itu ia masuk ke Tol Bekasi Barat. Namun, sopir itu bablas dan lewat hingga ke Kranji.

”Dia bingung mau cari putaran, akhirnya naik ke fly over (Kranji). Saat naik, dia gunakan gigi satu dan saat sudah di atas menggunakan gigi dua.”

“Setelah melintasi turunan jembatan layang Kranji, AS kebingungan dan memindahkan gigi transmisi dari dua ke tujuh. Seharusnya gigi transmisi atau persneling berpindah dari dua ke tiga,” tuturnya.

Selain salah jalan, menurutnya muatan truk yang dikendarai pun melebihi kapasitas. Truk tronton bernomor polisi N 8051 EA tersebut memiliki kapasitas angkut 20 ton.

”Tetapi, truk itu membawa muatan besi yang mencapai 55 ton. Jadi, dia overloading lebih dari 200 persen. Dia menggunakan gigi tujuh di jalan menurun dengan membawa muatan 55 ton, jelas sistem rem tidak bisa bisa menahan kendaraan,” katanya menambahkan.

Baca Juga: Sopir Truk Kecelakaan Maut di Bekasi Jadi Tersangka, Terancam 6 Tahun Penjara

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, menilai, temuan adanya muatan berlebih itu perlu diselidiki lanjut oleh kepolisian.

Bukan hanya polisi di wilayah polda, melainkan juga langsung oleh Korlantas Polri. Temuan itu jelas menyalahi UU LLAJ.

”Memohon kepada kepala Korlantas agar menyidik sampai tuntas ke pengusaha barang sehingga dapat dipidana. Pasalnya, ada kelebihan muatan hingga 250 persen,” tandas Djoko.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas.id


TERBARU