Mahfud MD: Pemerintah Komitmen Cairkan Anggaran KPU, Asal Rasional

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen mencairkan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tahapan Pemilu 2024 pada tahun 2022. 

Menurut dia, pemerintah tak akan menghambat pelaksanaan pesta demokrasi dengan menunda pencairan anggaran KPU RI. 

Baca Juga: Anggota Komisi II DPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Anggaran KPU untuk Tahapan Pemilu 2024

Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 mencapai Rp8,06 triliun dan nilainya sudah disetujui DPR.

Anggaran KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. 

Lalu pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, tambahan anggaran KPU yang disetujui baru sebesar Rp 1,24 triliun.

Dengan penambahan tersebut, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun.

"Berapa pun biayanya asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama antara KPU, DPR, pemerintah. Itu kemudian yang akan dibiayai oleh pemerintah dan disepakati. Persoalan selama ini kan sepertinya lambat itu soal prosedur aja kalau yang sudah disepakati Tahun 2022, oke," kata Mahfud seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/8/2022). 

Mahfud menyebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengeluarkan dana untuk tahapan Pemilu 2024, sejauh prosedur pengajuannya dilakukan secara benar. Contohnya, seperti melakukan pembaharuan atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Lebih baik masyarakat bergembira sajalah bahwa pesta demokrasi ini akan dilaksanakan betul. Tidak akan terganggu atau terhenti prosesnya, misalnya, hanya karena biayanya tidak lancar. Itu jaminan pemerintah bahwa biaya akan disediakan," ujarnya. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Antara