Politikus PDIP Pertanyakan Kerja Menko Airlangga Setelah Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mempertanyakan kerja dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor minyak sawit mentah dan produk minyak goreng yang dimulai pada 28 April 2022.

Menurut dia, seharusnya Menko Perekonomian serta menteri terkait lainnya memberikan penjelasan ihwal langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pasca berlakunya kebijakan tersebut. 

“Ini Pak Menko, Kemenperin dan Kemendag pada ke mana, mereka kan pelaksana teknis yang harus bertanggung jawab," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (26/4/2022).

Baca Juga: Warga Berdesakan Berebut Minyak Goreng Murah

Politikus PDIP itu mendesak Menko Airlangga segera memberikan penjelasan ke publik ihwal masa depan industri sawit di Indonesia, sehingga tak membuat kegaduhan di lapangan. 

"Petani kecil ingin tahu sampai kapan mereka akan dikorbankan oleh kebijakan ini. Demikian juga pelaku industri sawit lainnya baik sedang, menengah atau besar," ujarnya.  

Berdasarkan laporan yang diterimanya, ketidakjelasan ini sangat merugikan. Sebab saat ini, buah sawit produksi petani mulai ditolak oleh pabrik kelapa sawit (PKS) karena terbatasnya kapasitas penampungan. 

Petani juga kewalahan karena harga harga jual tandan buah segar atau TBS sawit yang merosot tajam, sehingga tidak mampu menutup biaya produksi mereka. 

“Sementara bagi pengusaha besar yang usahanya terintegrasi dari kebun, PKS, pabrik minyak goreng hingga distribusi tidak mengalami kerugian yang berarti. Saya khawatir sebab petani sudah mulai menjerit, apabila harga terus jatuh maka kemampuan mereka membeli pupuk juga hilang.” 

“Jika itu terjadi maka bisa dipastikan produktivitas sawit petani akan turun drastis tahun depan, sebab sawit sangat sensitif terhadap pemupukan,” ujarnya.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV