Megawati Semprot Mendagri Tito, Ada Apa?
Politik | 20 April 2022, 20:25 WIBBaca Juga: Majelis Rakyat Papua Bertemu Mahfud MD, Tolak Pemekaran Wilayah
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, DPR menetapkan tiga rancangan undang-undang (RUU) terkait pemekaran wilayah di Papua sebagai RUU inisiatif DPR.
Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulait menyatakan, MRP telah menerima aspirasi masyarakat Orang Asli Papua yang sebagian besar menolak pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang dilakukan dengan pendekatan sentralistik yang mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua.
“Sebagian besar menolak pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) karena dilakukan dengan pendekatan sentralistik yang mengacu pada ketentuan yang baru, yaitu Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua,” katanya.
MRP juga menyayangkan langkah Komisi II yang terburu-buru mendorong pemekaran wilayah Papua. Badan Legislasi DPR RI secara cepat menyetujui tiga RUU DOB pada 6 April 2022. Lalu kurang dari sepekan kemudian, pada 12 April 2022.
Baca Juga: Temui Menkopolhukam Mahfud MD, Majelis Rakyat Papua Tegas Tolak Provinsi Baru
RUU tersebut disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI menjadi RUU Usul Inisiatif DPR, yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Ini sangat tidak terburu-buru dan tidak partisipatif.
"Untuk itu, MRP meminta agar seluruh pelaksanaan revisi kedua UU Otsus, terutama rencana pemekaran dan pembentukan DOB di Tanah Papua ditunda sampai ada keputusan final dari MK," kata Yoel.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas.com