MAKI Tegaskan Gugatan ke Ketua DPR Puan Maharani Terkait Pemilihan Anggota BPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman akan tetap melanjutkan gugatan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani terkait pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dianggapnya tak sah.

Seperti diketahui, DPR telah memilih Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai calon anggota BPK. Berkas terkait pemilihan itu sudah diajukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dilakukan pelantikan.

Baca Juga: Relawan dari Malang Deklarasikan Puan Maharani sebagai Capres 2024

Namun, Boyamin mengungkapkan, berdasarkan daftar riwayat hidupnya, Nyoman Adhi Suryadnyana pada periode 3 Oktober 2017-20 Desember 2019 merupakan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado yang notabenenya adalah pengelola keuangan negara atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Seharusnya Nyoman Adhi tidak lolos seleksi karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK,” kata Boyamin dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Pasal tersebut, kata dia, menyatakan bahwa untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon tersebut harus paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Baca Juga: Puan Maharani ke Italia, Sampaikan Pidato Dalam Bahasa Inggris Bahas 3 Hal

Menurut Boyamin, ketentuan ini mengandung makna bahwa seorang calon Anggota BPK dapat dipilih menjadi Anggota BPK apabila telah meninggalkan jabatan di lingkungan pengelola keuangan negara paling singkat 2 tahun, terhitung sejak pengajuannya sebagai Calon Anggota BPK.

Oleh karena itu, Boyamin mengajukan gugatan karena menganggap pemilihan tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat Pasal 13 huruf j UU tentang BPK.

“Gugatan ini sekaligus untuk meminta Presiden RI tidak melantik Nyoman Adhi Suryanyadna selama masih terdapat gugatan di PTUN,” ucap Boyamin.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV