Kritik Gaya Jokowi Bagi Bingkisan Makin Kencang, Banyak Mudarat hingga Soal Keadaban
Peristiwa | 2 September 2021, 08:50 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Cara Presiden Jokowi membagikan bingkisan berupa sembako kepada masyarakat terus menuai kritik.
Setelah para politisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Jimly Asshiddiqie pun meminta agar orang-orang yang berada di dekat Jokowi memberi peringatan atas aksi tersebut. Jangan sampai berbagi bingkisan langsung lempar diulang kembali.
Melalui cuitannya, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu pun menyebutkan, "Seharusnya orang-orang dekat memberi masukan agar praktik begini dihentikan. Mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya,” ujar Jimly yang juga anggota DPD RI ini, Rabu (1/9/2021) sambil menyertakan video proses pembagian bingkisan di Kota Cirebon hingga warga turun ke kali.
Bagi Politikus Partai Gerindra Fadli Zon, cara Jokowi membagikan bingkisan dinilainya tak pantas. Melalui cuitan twitternya, di menuliskan kritikannya, "Tak tahu harus bicara apalagi. Apa tak ada cara lain yg lebih beradab memberi bingkisan pada rakyat?" katanya, Selasa (31/8/2021). Partai Gerindra adalah sahabat Jokowi di pemerintahan.
Kritik juga datang dari Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan adanya peristiwa kerumunan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bingkisan di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (31/8/2021).
Baca Juga: Warga Cirebon Berebut Sembako Dari Presiden
Ia menyebut, kegiatan itu amat berisiko karena dapat menjadi tempat penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, semestinya agenda tersebut tak harus dilakukan oleh seorang Kepala Negara, karena itu bisa dilakukan oleh jajaran kementerian terkait.
"Saya menilai bahwa presiden tidak semestinya ikut membagikan bingkisan dan bansos secara langsung. Pemberian bingkisan dan bansos itu bisa dilakukan oleh kementerian terkait. Ada risiko penularan Covid-19 jika masyarakat membludak dan berdesakan," kata Saleh kepada KOMPAS TV, Rabu (1/9/2021).
Ia menilai keramaian seperti itu dikhawatirkan melanggar aturan protokol kesehatan (prokes). Padahal, prokes itu jelas harus menghindari adanya kerumunan.
"Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, kerumunan dan keramaian sudah pernah terjadi saat presiden bagi bingkisan," ujarnya.
Seperti diketahui, PAN baru saja bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi.
Penulis : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV