Jokowi Diminta Tangani Polemik TWK Pegawai KPK, Moeldoko: Jangan Semua Lari ke Presiden
Hukum | 19 Agustus 2021, 09:15 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko minta persoalan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dilimpahkan Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan Moeldoko merespons adanya pihak yang meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan dalam penyelesaian TWK pegawai KPK.
“Kita berbicara struktur, dalam struktur ada kotak organisasi dalam kotak ada pejabatnya, dalam pejabatnya ada jobdesknya, jangan semua lari ke presiden, terus ngapain yang dibawah,” kata Moeldoko, Rabu (18/8/2021).
Moeldoko menuturkan perihal tes pegawai KPK yang tidak lolos TWK sudah ada Lembaga yang berwenang untuk mengaturnya.
Lembaga tersebut, kata Moeldoko, tentu memiliki standar dalam menentukan pegawai yang tepat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Jokowi Diminta Turun Tangan Urus Polemik TWK KPK, Moeldoko: Terus yang di Bawah Ngapain
“Persoalan kepegawaian ada yang mengatur, bukan punya standar tersendiri di dalam menentukan itu, semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya,” tegasnya.
“Kok semuanya presiden, berilah ruang kepada presiden untuk berpikir besar, persoalan teknis ya pembantunya. Agar struktur organisasi berjalan efektif.”
Seperti diketahui, hingga saat ini polemik TWK Pegawai KPK memang masih terus bergulir.
Komnas HAM menyatakan, ada 11 pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan perwakilan 75 pegawai KPK.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV