BNPT Imbau Seluruh Korban Terorisme Masa Lalu Ajukan Surat Penetapan, Besok Paling Lambat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menghimbau seluruh korban tindak pidana terorisme masa lalu untuk mengajukan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu,  batas waktu akhir  sampai dengan Selasa,  22 Juni 2021.

Hal itu disampaikan dalam akun twiter dan laman resmi BNPT. 

Dalam laman bnpt.go.id, dijelaskan bahwa Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Korban Tindak Pidana Terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme."

Baca Juga: Peran Masyarakat Penting Dalam Penanggulangan Terorisme, BNPT Akan Bentuk FKPT di Papua

Lebih lanjut, Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu adalah korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. 

Oleh sebab itu, BNPT memiliki mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana terorisme masa lalu, dan korban tindak pidana terorisme di luar wilayah Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan mandat tersebut, BNPT berkoordinasi dengan para pihak dalam pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme,  sesaat setelah kejadian hingga pelaksanaan program pemulihan pada tahap lanjutan.

"Hal ini guna memastikan korban dan/atau keluarga korban menerima hak-nya berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis, atau kompensasi," demikian penjelasan dari situs resmi.

Baca Juga: BIN dan BNPT Pun Dilibatkan dalam Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Dalam pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme masa lalu, yakni korban tindak pidana terorisme yang terjadi sejak peristiwa Bom Bali 1 pada tahun 2002,  sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terdapat klausul mengenai perlunya pengajuan permohountuk mendapatkan Surat Penetapan Korban yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV