> >

Pengamat: Koalisi Parpol Terjadi Karena Kepentingan Politik Pragmatis, Bukan Ideologi dan DNA

Politik | 31 Mei 2021, 09:51 WIB
Suasana Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. (Sumber: Kompas.com/Kristianto Purnomo)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menegaskan tidak ada hubungan perbedaan ideologi dan DNA dengan koalisi partai politik. Sebab koalisi partai semata-mata dilakukan untuk kepentingan politik pragmatis bersama-sama.

Demikian Ray Rangkuti merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut partainya tidak bisa berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat karena perbedaan ideologi dan DNA.

“Di beberapa daerah, koalisi PDIP dengan PKS atau koalisi PDIP dengan partai Demokrat berlangsung dengan mulus. Hampir tidak ada perdebatan tentang ideologi maupun DNA antarpartai politik,” kata Ray Rangkuti, Senin (31/5/2021).

“Koalisi antara partai semata direkatkan oleh kepentingan bersama. Dalam hal ini adalah kepentingan politik pragmatis. Tidak ada hubungan biologis atau hubungan DNA, tapi mereka bisa bertemu, karena semata-mata karena ada kepentingan politik yang sama,” tambahnya.

Baca Juga: Blak-blakan, PDIP Beberkan Alasan Tak Bisa Koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS

Ray lebih lanjut membeberkan sejumlah bukti jika ideologi dan DNA tidak ada korelasinya dengan dasar partai politik melakukan koalisi. Dalam cermat Ray, ada sejumlah pemilihan umum kepala daerah dimana PDIP bisa berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat.

“Koalisi PDIP dan PKS ada di propinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,” ujar Ray.

“Sementara koalisi PDIP dengan partai Demokrat ada di daerah Dharmasaraya, Tidore, Rejang Lebong, Bandar Lampung, Mamuju, Tidore,” lanjutnya.

Ray menambahkan, jika diperhatikan koalisi PDIP dengan PKS banyak berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara koalisi PDIP dengan Partai Demokrat umumnya berlangsung di tingkat kabupaten/kota.

“Tidak jelas benar perbedaan antara kerja sama di tingkat provinsi dengan kerja sama di tingkat kabupaten/kota,” kata Ray.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU