Rizieq Shihab Sebut Perkaranya Sebagai Kasus Politik yang Dikemas Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV- Terdakwa Rizieq Shihab sebut perkara yang dihadapinya lebih tepat sebagai kasus politik ketimbang hukum. Sejumlah indikasi dibeberkan terdakwa Rizieq Shihab saat menyampaikan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pada hari ini,” kata Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

“Saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dikemas sehingga hukum hanyalah menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan,” tambahnya.

Baca Juga: Hakim Minta Rizieq Shihab Lepas Atribut Palestina untuk Jaga Marwah Persidangan

Rizieq Shihab membeberkan rangkaian kejadian yang menurutnya ada korelasi dengan sejumlah sangkaan hukum terhadapnya. Antara lain, aksi Bela Islam 411, aksi 212 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016 yang menuntut Ahok diperiksa karena meninsta agama.

“Pada tahun 2016 sangat jelas, bahwa kami tidak mau seorang penista agama yang bersikap arogan dan korup, serta sering terucap kata kasar dan kotor, sekaligus menjadi kepanjangan tangan para oligarki menjadi gubernur Ibukota Jakarta,” ucapnya.

“Apalagi Jakarta adalah wilayah mayoritas muslim yang agamis dan religius,” tambahnya.

Baca Juga: Rizieq Shihab Akan Bacakan Nota Pembelaan Hari Ini

Rizieq merasa, saat itu sikap penolakan terhadap Ahok untuk menjadi Gubenur DKI Jakarta sudah dilakukan sesuai konstitusional. Tapi, Rizieq justru merasa penolakan terhadap Ahok membuat diri dan kawan-kawannya menjadi target kriminalisasi.

“Sehingga sepanjang tahun 2017, aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar,” katanya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV