Ekonom Sebut Pemerintahan Jokowi Bakal Wariskan Utang Rp10 Ribu Triliun, Ada Andil BUMN dan DPR
Berita utama | 24 Maret 2021, 20:50 WIB“DPR sudah lemah seperti masa Orde Baru,” tambah Didik.
Di sisi lain, Didik juga mempermasalahkan kinerja perusahaan pelat merah. Didik berkata, utang BUMN meningkat lebih cepat daripada setoran laba pada negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BUMN menurun jauh saat pandemi Covid-19.
“BUMN biasanya menyumbang sekitar Rp 50 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya yang merosok cukup tajam yang berasal dari BUMN ataupun BI,” kata Sri Mulyani, Jumat (14/8/2020), dikutip dari Kontan.
Menurut Didik, banyak BUMN menyetorkan uang di bawah Rp1 triliun.
Baca Juga: Jokowi: Saya Ingin Memastikan Distribusi Vaksin Merata Sampai ke Pelosok Daerah
Sementara, Didik mengatakan, pemerintah masih terus menyuntikkan dana ke sejumlah BUMN.
Misalnya, pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai Rp31,5 triliun pada 2020 lalu. Sedangkan, dalam APBN 2021 pemerintah menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi Rp37,4 triliun.
"Sudah utang banyak, menyusu pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar Rp11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp100 miliar-Rp200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang," ujar Didik.
Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Eddward-S-Kennedy
Sumber : Kompas TV