Disebut Lembaga Terkorup, Ini Rekomendasi Transparency International Indonesia ke DPR
Hukum | 4 Desember 2020, 11:05 WIB
1. Perkuat kelompok masyarakat sipil terutama di daerah
2. Berdayakan warga untuk mengakses informasi publik
3. Pembenahan integritas di sektor politik, terutama dalam partai politik dan pemilu
4. Membangun pencegahan praktik suap, konflik kepentingan dan favoritisme dalam pelaksanaan
pelayanan publik.
5.Dorong KPK bekerja secara transparan dan akuntabel
6.Bangun pendekatan gerakan antikorupsi berbasis korban seperti membangun mekanisme
perlindungan pelapor yang lebih terintegrasi
7. Mengajukan pemerasan seksual untuk mengakses layanan publik (sexortion) sebagai bagian dari
tindak pidana korups di indonesia
8. Pemerintah perlu mendengarkan dan membuka ruang partisipasi publik secara serius.
Penulis : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV