Kepala Keamanan Presiden Korea Selatan yang Halangi Penahanan Yoon Suk-yeol Mundur dari Jabatannya
Kompas dunia | 10 Januari 2025, 18:55 WIBSEOUL, KOMPAS.TV — Kepala Layanan Keamanan Presiden Korea Selatan, Park Jong-joon, mengundurkan diri pada Jumat (10/1/2025) di tengah kontroversi yang melibatkan upayanya menghalangi penahanan Presiden Yoon Suk-yeol.
Park mundur setelah menghadiri pemeriksaan polisi terkait dugaan penghalangan upaya penahanan Yoon Suk-yeol.
Dalam keterangannya, Park menyebut tugas utamanya adalah melindungi presiden, namun ia mengaku prihatin atas potensi bentrokan fisik antara lembaga negara.
Baca Juga: Kisruh Penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol, KPK Korea Selatan Minta Polisi yang Lakukan Penahanan
"Saya berharap penyelidikan ini dapat berjalan tanpa insiden kekerasan," ujarnya dikutip dari The Associated Press.
Seperti yang diketahui, Presiden Yoon Suk-yeol menjadi sorotan setelah mengumumkan darurat militer singkat pada 3 Desember 2024.
Langkah itu dinilai sebagai upaya pemberontakan oleh parlemen yang kemudian memakzulkan Yoon pada 14 Desember.
Namun, upaya pertama untuk menahan Yoon gagal karena dihalangi oleh Layanan Keamanan Presiden.
Sejak itu, kediaman resmi presiden di Seoul berubah menjadi benteng. Barikade kawat berduri dan kendaraan keamanan menghalangi akses ke lokasi.
Layanan Keamanan Presiden berdalih bahwa tindakan mereka sah sesuai mandat perlindungan presiden, tetapi sejumlah pakar hukum menyebut langkah tersebut melampaui batas kewenangan.
Pengunduran diri Park terjadi di tengah ketegangan antara Layanan Keamanan Presiden dan Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).
Pejabat sementara, Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok, menyampaikan penyesalan atas bentrokan antarlembaga.
Ia mendesak parlemen untuk menyepakati pembentukan tim penyelidik independen guna menghindari konflik lebih lanjut.
Baca Juga: Ketua KPK Korsel Minta Maaf Belum Berhasil Tangkap Presiden Yoon: Saya Bertanggung Jawab Penuh
"Kami mendesak partai yang berkuasa dan oposisi untuk bekerja sama menyepakati rancangan undang-undang untuk memulai penyelidikan kejaksaan khusus yang bebas dari masalah konstitusional. Ini tentu akan menyelesaikan kebuntuan yang sedang berlangsung," ujar Choi.
Namun, langkah Choi menuai kritik dari oposisi. Partai Demokrat menuduh Choi mendukung pembangkangan Yoon terhadap surat perintah pengadilan.
"Ini adalah dukungan terang-terangan terhadap pemberontakan," kata Noh Jong-myun, juru bicara Partai Demokrat.
Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang supremasi hukum di Korea Selatan.
Meskipun presiden memiliki imunitas hukum selama menjabat, undang-undang tidak melindungi tindakan yang dianggap sebagai pemberontakan atau pengkhianatan.
Para pengacara Yoon mempertanyakan legitimasi surat perintah penahanan yang dikeluarkan Pengadilan Distrik Barat Seoul, dengan alasan bahwa lembaga anti-korupsi tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus pemberontakan.
Mereka juga menuding adanya bias dalam pemilihan hakim untuk mengeluarkan surat perintah.
Pengunduran diri Park tidak serta-merta menyelesaikan krisis politik yang melanda Korea Selatan.
Mahkamah Konstitusi kini tengah mempertimbangkan apakah akan memberhentikan atau memulihkan posisi Yoon sebagai presiden.
Baca Juga: Polisi Korea Selatan Melacak Keberadaan Presiden Yoon Suk-Yeol
Dalam situasi ini, banyak pihak menilai bahwa pembentukan tim penyelidik independen adalah langkah terbaik untuk meredakan ketegangan.
Namun, tanpa kesepakatan bipartisan di parlemen, jalan menuju penyelesaian konflik tampak masih panjang.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Associated Press