Rusia Dorong BRICS Bangun Sistem Pembayaran Alternatif yang Kebal Sanksi Barat

 

MOSKOW, KOMPAS.TV – Rusia berupaya meyakinkan negara-negara anggota BRICS untuk membangun platform alternatif bagi sistem pembayaran internasional yang tahan terhadap sanksi Barat.

Usulan ini akan dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan berlangsung di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.

Selain Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini BRICS beranggotakan Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

Presiden Rusia Vladimir Putin berambisi memperkuat BRICS untuk menjadi penyeimbang kuat bagi Barat dalam politik dan perdagangan global. Menurut Rusia, KTT BRICS menjadi bukti bahwa upaya Barat untuk mengisolasi Rusia telah gagal.

Rusia ingin negara-negara BRICS bekerja sama untuk merombak sistem keuangan global dan mengakhiri dominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Salah satu inti dari usulan Rusia adalah menciptakan sistem pembayaran baru berbasis jaringan bank komersial yang terhubung melalui bank sentral BRICS. 

Menurut dokumen Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Rusia, seperti dilansir Bloomberg, Kamis (17/2024), sistem ini akan memanfaatkan teknologi blockchain untuk menyimpan dan mentransfer token digital yang didukung mata uang nasional masing-masing negara anggota.

Baca Juga: Xi Jinping ke Rusia Bulan Depan Hadiri KTT BRICS, Bawa Agenda Ini

Blockchain untuk Pembayaran Multivaluta

Sistem pembayaran yang diusulkan Rusia akan menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan dan mentransfer token digital yang didukung oleh mata uang nasional BRICS. 

Teknologi ini akan memungkinkan pertukaran mata uang antarnegara dilakukan dengan mudah dan aman tanpa melalui transaksi berbasis dolar. 

Rusia melihat ini sebagai solusi atas kesulitan yang kian meningkat dalam menyelesaikan pembayaran perdagangan, bahkan dengan negara-negara sahabat seperti China, yang mana bank-bank lokalnya khawatir terkena sanksi sekunder dari AS.

Baca Juga: Rusia Sebut BRICS Bisa Ciptakan Mata Uang Bersama

Keunggulan dan Tantangan Sistem Baru

Menurut Yaroslav Lissovolik, pendiri Brics+ Analytics, pembuatan sistem semacam ini secara teknis mungkin dilakukan, tetapi akan memakan waktu untuk diimplementasikan.

"Setelah ekspansi keanggotaan BRICS yang signifikan tahun lalu, mencapai konsensus di antara anggota mungkin lebih sulit," ujarnya.

Dokumen Rusia juga menegaskan bahwa sistem pembayaran multivaluta ini harus mampu "melindungi para pesertanya dari tekanan eksternal seperti sanksi ekstrateritorial." 

Laporan ini juga menyebutkan kepentingan AS "tidak selalu sejalan dengan kepentingan peserta lain" dalam jaringan keuangan global.

Selain itu, proposal Rusia mencakup pembentukan pusat perdagangan bersama untuk komoditas seperti minyak, gas alam, gandum, dan emas. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempererat kerja sama ekonomi antarnegara anggota BRICS dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme Barat.

Baca Juga: Mengenal BRICS, Aliansi Ekonomi Tandingan G7 yang Beranggotakan Brasil, Rusia, China, India, Afsel

Sanksi Barat dan Usaha Pengurangan Ketergantungan Dolar

Sanksi besar-besaran yang diberlakukan AS dan sekutunya setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, telah mendorong Rusia untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar AS.

Sanksi tersebut termasuk pembekuan aset luar negeri Rusia dan penghapusan akses bank-bank besar Rusia dari sistem SWIFT.

Meski begitu, negara-negara BRICS lainnya yang tidak terkena sanksi semacam itu, masih terus memprioritaskan akses ke sistem keuangan berbasis dolar. 

Menurut data Brookings Institution, pada 2022, sebanyak 58 persen pembayaran internasional (di luar kawasan euro) masih menggunakan dolar AS, sementara 54 persen faktur perdagangan global juga berbasis dolar.

Distributed Ledger Technology (DLT) sebagai Solusi

Rusia juga mengusulkan penggunaan Distributed Ledger Technology (DLT) sebagai bagian dari sistem pembayaran baru ini. 

Teknologi ini memungkinkan transaksi lintas negara menggunakan token digital, mengurangi risiko kredit yang biasanya melekat dalam sistem perbankan tradisional. 

DLT dilaporkan bisa mengurangi waktu dan biaya pemrosesan, karena tidak memerlukan pemeriksaan kepatuhan atau perantara korespondensi.

Penggunaan DLT pada setengah dari semua transfer lintas batas di negara-negara BRICS diperkirakan bisa menghemat hingga 15 miliar dolar AS per tahun, menurut laporan yang sama.

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dalam wawancara dengan RT menyatakan infrastruktur pembayaran lintas batas baru ini akan berbasis teknologi canggih dan memungkinkan transaksi perdagangan luar negeri berlangsung lebih cepat dan murah tanpa campur tangan eksternal.

Baca Juga: Menlu Retno Ungkap Indonesia Diajak Gabung BRICS: Keputusan Ada pada Pak Prabowo

BRICS Pay: Alternatif untuk SWIFT

Dilansir Global Times China, sistem pembayaran terdesentralisasi BRICS Pay saat ini sedang dikembangkan oleh negara-negara anggota BRICS.

Sistem ini dirancang sebagai alternatif untuk SWIFT, memungkinkan negara-negara BRICS melakukan transaksi lintas batas tanpa risiko terkena sanksi atau tekanan dari luar.

Laporan tersebut menegaskan pembangunan sistem keuangan baru yang terdesentralisasi ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih adil ke teknologi keuangan dan kekayaan global.

BRICS juga menekankan pentingnya kontrol penuh atas sumber daya keuangan bagi negara-negara yang ingin mencapai kedaulatan sejati di bidang politik, energi, pangan, dan teknologi.

Pada Forum Bisnis BRICS yang diadakan di Moscow International Trade Center pada 18-19 Oktober 2024, peserta akan dapat menguji coba teknologi retail BRICS Pay, menurut situs resmi BRICS Pay.

Forum ini akan menjadi ajang bagi negara-negara BRICS untuk menampilkan inovasi terbaru dalam teknologi pembayaran.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Bloomberg/Global Times/Anadolu/TASS