Inggris Setop Ekspor Beberapa Senjata ke Israel, Berisiko Digunakan Melanggar Hukum Internasional

Pemerintah Inggris melaporkan bahwa ekspor militer ke Israel pada tahun 2022 mencapai 42 juta poundsterling, yang setara dengan lebih dari 800 miliar rupiah.

Pemerintahan baru Partai Buruh yang terpilih pada Juli 2024 lalu menghadapi tekanan dari anggotanya sendiri untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel. 

Dalam pemilihan terakhir, Partai Buruh kehilangan beberapa kursi yang diperkirakan akan dimenangkan kepada kandidat independen pro-Palestina. 

Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap sikap pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer, yang awalnya menolak untuk menyerukan gencatan senjata setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

Berbeda dengan pemerintahan Konservatif sebelumnya, pemerintahan Starmer juga menyatakan pada Juli lalu bahwa Inggris tidak akan menghalangi permintaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. 

Selain itu, Starmer juga memulihkan pendanaan untuk badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, UNRWA, yang sebelumnya dihentikan oleh pemerintah Konservatif di bawah Rishi Sunak pada Januari.

Baca Juga: Hampir 100 Warga Sipil Dibunuh Serangan Israel di Gaza saat Pembicaraan Gencatan Senjata di Kairo

Lammy, yang telah mengunjungi Israel dua kali dalam dua bulan terakhir sebagai bagian dari upaya Barat untuk mendorong gencatan senjata, mengatakan bahwa dirinya adalah "teman Israel," namun juga mengecam kekerasan di Gaza sebagai "sangat mengerikan."

"Tindakan Israel di Gaza terus menyebabkan banyak nyawa warga sipil hilang, kehancuran luas infrastruktur sipil, dan penderitaan yang sangat berat," ujar Lammy.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Gading-Persada

Sumber : Associated Press