Pemimpin Pro-Kemerdekaan Kaledonia Baru Serukan Pendukung untuk Tetap Melawan Prancis
Kompas dunia | 26 Mei 2024, 02:15 WIBBarikade yang terdiri dari kendaraan hangus dan puing-puing lainnya telah mengubah bagian-bagian Nouméa menjadi zona terlarang dan membuat perjalanan berbahaya, termasuk bagi orang sakit yang membutuhkan perawatan medis dan bagi keluarga yang khawatir tentang makanan dan air setelah toko-toko dijarah dan dibakar.
Dalam tujuh bulan terakhir, The Field Action Coordination Unit pimpinan Tein mengorganisir pawai damai besar-besaran di Kaledonia Baru menentang reformasi pemilu yang didukung Paris. Kerusuhan dimulai awal pekan lalu setelah demonstrasi menentang undang-undang yang sedang dibahas di parlemen Prancis berujung kekerasan.
Kedua majelis parlemen Prancis di Paris menyetujui reformasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengadakan Kongres khusus dari kedua majelis yang bertemu di Versailles untuk menerapkannya dengan mengamandemen Konstitusi Prancis. Itu diperkirakan akan terjadi pada akhir Juni.
Setelah bertemu dengan para pemimpin di Kaledonia Baru, Macron mengatakan dia tidak akan memaksakan reformasi pemilu yang memicu kerusuhan terburuk di wilayah tersebut dalam beberapa dekade.
Macron menyerukan kepada para pemimpin lokal agar menyusun kesepakatan alternatif untuk masa depan kepulauan tersebut dan menyusun peta jalan yang dia katakan bisa mengarah pada referendum lain untuk wilayah tersebut.
Tiga referendum sebelumnya diadakan antara 2018 dan 2021 oleh otoritas Prancis sebagai bagian dari kesepakatan damai 1988. Mereka menghasilkan suara “tidak” terhadap kemerdekaan meskipun pendukung kemerdekaan memboikot pemungutan suara terakhir pada Desember 2021.
Macron mengatakan referendum lain bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan politik baru untuk kepulauan tersebut yang dia harap para pemimpin lokal akan setujui dalam beberapa minggu dan bulan setelah barikade pengunjuk rasa dibongkar, memungkinkan keadaan darurat dicabut dan kedamaian kembali.
Kaledonia Baru menjadi wilayah Prancis pada tahun 1853 di bawah Kaisar Napoleon III, keponakan dan pewaris Napoleon. Itu menjadi wilayah seberang laut setelah Perang Dunia II, dengan kewarganegaraan Prancis diberikan kepada semua Kanak pada tahun 1957.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Associated Press