PM Qatar Sebut Hamas Beri Respons Positif Proposal Gencatan Senjata dengan Israel
Kompas dunia | 7 Februari 2024, 14:10 WIBDOHA, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Qatar Syaikh Muhammad bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani menyatakan bahwa Hamas memberi respons positif atas proposal gencatan senjata dengan Israel oleh mediator. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel sendiri ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS).
Saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Doha, Selasa (6/2/2024), Syaikh Jassim menyebut respons Hamas "secara umum positif". Namun, ia tidak membeberkan lebih detail mengenai jawaban Hamas.
Hamas sendiri telah menyatakan bahwa pihaknya telah meninjau proposal "kesepakatan senjata komprehensif dengan spirit positif", termasuk detail mengenai bantuan dan tempat perlindungan, proses rekonstruksi, pencabutan pengepungan Israel terhadap Jalur Gaza yang telah berlangsung 17 tahun, serta proses pertukaran tawanan.
"Kami harap ini akan membuahkan hasil sesegera mungkin," kata Syaikh Jassim dikutip Al Jazeera.
Baca Juga: Ekstremis Pemukim Yahudi Terus Halangi Bantuan ke Gaza, Korban Palestina Mencapai 27.478 Orang
Sementara itu, Blinken menilai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel sebagai langkah yang esensial. Blinken sendiri tengah melakukan safari kunjungan ke Timur Tengah dan dijadwalkan mengunjungi Israel pada Rabu (7/2).
Sebelumnya, Hamas menegaskan bahwa kesepakatan senjata harus memuat keputusan pasti mengenai akhir perang. Namun, Tel Aviv bersikeras akan melanjutkan perang hingga menghancurkan Hamas.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pihaknya tengah mempelajari respons Hamas atas tawaran gencatan senjata tersebut.
"Jawaban Hamas sudah disampaikan mediator Qatar kepada Mossad (intelijen Israel). Detail-detailnya akan dievaluasi secara menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat negosiasi," demikian keterangan Mossad via Kantor Perdana Menteri Israel.
Sejumlah narasumber yang mengetahui perundingan menyebut gencatan senjata dalam proposal akan berlangsung setidaknya 40 hari. Selama periode tersebut, Hamas disyaratkan untuk mengembalikan sandera warga sipil ke Israel.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Al Jazeera