Demonstrasi Rakyat Prancis Sia-Sia, Mahkamah Konstitusi Tetap Setujui Usia Pensiun Jadi 64 Tahun

PARIS, KOMPAS.TV - Usaha rakyat Prancis lakukan demonstrasi menolak reformasi pensiun yang dicanangkan Presiden Emmanuel Macron sia-sia.

Mahkamah Konstitusi (MK) Prancis menyetujui langkah popular Pemerintah Prancis yang menaikkan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun.

Mereka juga menolak permintaan untuk referendum oleh politikus oposisi,.

Meski begitu, MK Prancis menolak beberapa reformasi dengan alasan cacat hukum.

Baca Juga: Apa Itu Teknologi Rudal Bahan Bakar Padat dan Kenapa Korea Utara Mengembangkannya untuk Rudal Nuklir

Sejak reformasi usia pensiun itu dicanangkan pada Januari, 12 hari demonstrasi terus terjadi.

Pada Maret lalu, Pemerintah Prancis menggunakan kekuatan konstitusi special untuk memaksa melakukan perubahan tanpa pemungutan suara.

Dikutip dari BBC, Jumat (14/4/2023), Macron berpendapat reformasi itu penting untuk mencegah runtuhnya sistem pensiun.

 

Sementara itu, Perdana Menteri Prancis, Elisabeth Borne mencuitkan bahwa tidak ada pemenang dan tidak ada yang kalah dalam masalah ini.

Sedangkan Menteri Tenaga Kerja, Olivier Dussopt telah berjanji untuk meningkatkan tingkat pekerjaan bagi mereka yang berusia 50 tahun, dalam upaya meredakan kekhawatiran tentang dampak keuangan dari kenaikan usia pensiun.

Meski MK Prancis menyetujui, namun penentang reformasi usia pensiun menegaskan perjuangan akan tetap dilanjutkan.

Hal itu diserukan oleh pemimpin partai sayap kiri Nuper, Jean-Luc Melenchon.

Baca Juga: Rusia Gelar Latihan Tempur Mendadak Libatkan Seluruh Armada Pasifik, Ini Alasannya

“Keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa itu lebih memperhatikan kebutuhan Monarki Presidensial daripada kebutuhan rakyat yang berdaulat,” katanya.

Marine Le Pen dari sayap kanan National Rally, yang juga mengajukan banding ke pengadilan, menanggapi di media sosial bahwa nasib politik reformasi pensiun tak bisa ditentukan.

Meski MK Prancis menolak tawaran awal untuk referendum tentang reformasi, mereka akan memutuskan bulan depan proposal lebih lanjut untuk pemungutan suara nasional oleh sayap kiri.

Penulis : Haryo Jati Editor : Gading-Persada

Sumber : BBC