> >

Diguncang Protes Besar, PM Israel Benjamin Netanyahu Tunda Perombakan Lembaga Yudisial

Kompas dunia | 28 Maret 2023, 08:47 WIB
Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan untuk memprotes keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memecat Menteri Pertahanan, Minggu (26/3/2023). (Sumber: The Associated Press.)

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda rencana perombakan lembaga peradilan yang kontroversial, Senin (27/3/2023). Penundaan ini menyusul terjadinya protes besar yang dilakukan puluhan ribu warga Israel. 

Pengumuman itu tampaknya menenangkan ketegangan yang telah memicu kerusuhan selama tiga bulan terakhir. Namun keputusan ini belum cukup untuk mengatasi masalah dasar yang mempolarisasi warga. 

Dalam pidato prime-time-nya, Netanyahu, yang sebelumnya menolak seruan untuk menunda undang-undang tersebut, mengambil nada yang lebih damai daripada pidatonya baru-baru ini. Dia mengakui perpecahan yang dalam di negara itu dan mengatakan dia akan melakukan jeda untuk mencegah keretakan yang semakin dalam.

“Ketika ada kesempatan untuk menghindari perang saudara melalui dialog, saya, sebagai perdana menteri, mengambil waktu untuk berdialog,” katanya seperti dikutip dari The Associated Press

Baca Juga: Netanyahu Tiba-tiba Pecat Menteri Pertahanan, Puluhan Ribu Warga Israel Protes

Dia berjanji untuk mencapai "konsensus luas" selama sesi musim panas di parlemen, yang dimulai pada 30 April mendatang.

Dia berbicara setelah puluhan ribu orang Israel berdemonstrasi di luar parlemen, dan serikat buruh terbesar di negara itu melancarkan pemogokan nasional dalam eskalasi dramatis dalam gerakan protes massal terhadap rencana perombakan lembaga peradilan.

Netanyahu mempresentasikan rencana perombakan pada bulan Januari hanya beberapa hari setelah membentuk pemerintahan mereka.

Proposal itu telah menjerumuskan Israel ke dalam krisis domestik terburuk dalam beberapa dekade. Para pemimpin bisnis, ekonom, dan mantan kepala keamanan semuanya menentang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu mendorong negara menuju otokrasi. 

Pilot pesawat tempur dan cadangan militer telah mengancam untuk tidak melapor untuk bertugas, dan mata uang negara, syikal, telah anjlok nilainya.

Penulis : Tussie Ayu Editor : Desy-Afrianti

Sumber : The Associated Press


TERBARU