Kekurangan Tenaga Kerja Terampil, Jerman Bakal Permudah Persyaratan Pekerja Migran Non-Uni Eropa

BERLIN, KOMPAS.TV — Pemerintah Jerman berencana melonggarkan aturan masuk bagi imigran dari luar Uni Eropa untuk membantu memenuhi permintaan Jerman akan pekerja terampil, Rabu (30/11/2022).

Para ahli mengatakan, ekonomi terbesar Eropa itu membutuhkan sekitar 400.000 imigran terampil setiap tahunnya. Sementara, tenaga kerja di negara itu menyusut dan menua, terutama untuk mengisi lowongan di sektor perawatan kesehatan, teknologi informasi, dan konstruksi.

Kurangnya pekerja membahayakan rencana ambisius Jerman untuk meningkatkan peluncuran energi terbarukan, kata Menteri Ekonomi Robert Habeck.

"Kami sudah tahu selama bertahun-tahun bahwa kami akan memiliki masalah demografis, tapi tidak ada yang dilakukan tentang hal itu," katanya kepada wartawan di Berlin.

Kabinet menyepakati draf proposal yang akan membantu calon imigran dari luar Uni Eropa agar keterampilan dan kualifikasi mereka diakui. Aturan birokrasi pun dipermudah, seperti persyaratan bahasa untuk beberapa sektor seperti teknologi informasi.

Menteri Tenaga Kerja Hubertus Heil mengatakan, selain memberikan lebih banyak pelatihan bahasa di luar negeri, Jerman juga harus berbuat lebih banyak untuk mempromosikan apa yang ditawarkannya jika ingin bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan pekerja terampil.

Baca Juga: Thailand Kekurangan 500.000 Pekerja Asing Saat Berjuang Bangkit dari Pandemi Covid-19. Berminat?

"Kami punya banyak hal yang bisa ditawarkan, kami punya pekerjaan yang bagus, dan kami perlu memperkuat (citra) itu di luar negeri," katanya. Ia menambahkan, Jerman berkepentingan menampilkan citranya sebagai masyarakat kosmopolitan yang menyambut para imigran.

Proposal tersebut perlu diperdebatkan di parlemen sebelum anggota parlemen mengesahkan undang-undang yang mereformasi undang-undang imigrasi itu.

"Kami membutuhkan Anda," kata Menteri Ekonomi Robert Habeck dalam pesan video berbahasa Inggris di YouTube yang ditujukan untuk pekerja asing di seluruh dunia.

"Jerman adalah negara imigrasi yang beragam," tegas Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser dalam sebuah opini yang ditulis untuk surat kabar Tagesspiegel, Senin (28/11).

"Mereka yang tinggal dan bekerja di sini secara permanen juga harus dapat memilih dan dipilih, mereka harus menjadi bagian dari negara kita," janji Kanselir Olaf Scholz dalam pidatonya, Senin, memperkenalkan rencana pemerintah untuk memperluas hak kewarganegaraan.

Jerman bergulat dengan kekurangan pekerja terampil yang akut, terutama di bidang teknologi dan perdagangan, katering, logistik, pendidikan dan keperawatan. Kekurangan itu, menurut beberapa asosiasi industri, memperlambat ekonomi Jerman.

"Bagi banyak perusahaan, pencarian pekerja terampil sudah menjadi masalah eksistensial," Menteri Tenaga Kerja Hubertus Heil memberi peringatan pada pertemuan puncak pekerja terampil pemerintah baru-baru ini.

Pemerintahan Scholz, yang terdiri dari Sosial Demokrat (SPD) kiri-tengah, Partai Hijau dan Demokrat Bebas neoliberal (FDP), telah menghasilkan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memodernisasi undang-undang imigrasi Jerman, menindaklanjuti rencana yang diumumkan ketika mereka mulai menjabat setahun yang lalu.

Baca Juga: Populasi Susut, Jepang Perlu Rekrut Pekerja Asing 4 Kali Lipat agar Ekonomi Tumbuh sesuai Target

Seperti laporan Deutsche Welle, Rabu (30/11/2022), inilah beberapa prioritasnya:

Imigrasi pekerja terampil

Rancangan undang-undang migrasi kedua diharapkan secara khusus menangani imigrasi pekerja terampil, yang akan menyajikan poin-poin penting berikut:

Kantor Perburuhan Federal menghitung Jerman membutuhkan sebanyak 400.000 pekerja dari luar negeri setiap tahun. Sebagian besar berasal dari dalam Uni Eropa, tetapi mereka tidak cukup untuk mengatasi kekurangan, paling tidak karena sebagian besar negara Uni Eropa yang lebih besar menghadapi tantangan demografis serupa.

Undang-undang imigrasi tenaga kerja terampil diberlakukan sejak tahun 2020, tetapi arus masuk dari negara-negara non-Uni Eropa ke Jerman terbatas, dan terus menyusut selama pandemi.

Pada tahun 2019, hanya 39.000 orang dari negara non-UE yang bekerja di Jerman. Angka itu hanya 0,1 persen dari total jumlah pekerja di negara tersebut. Pada tahun 2020, angka itu turun menjadi sekitar 29.000.

Pemilik bisnis mengeluhkan rumitnya birokrasi yang diperburuk oleh lambatnya otoritas.

Kartu Biru Uni Eropa untuk akademisi

Kartu Biru di seluruh Uni Eropa untuk spesialis berkualifikasi tinggi, serupa dengan Kartu Hijau AS, diperkenalkan di Jerman 10 tahun yang lalu.

Ini memberikan hak kepada orang yang berkualifikasi tinggi memasuki Jerman untuk pekerjaan tanpa pemeriksaan prioritas untuk melihat apakah warga negara Jerman atau Uni Eropa sudah tersedia, dan tanpa keterampilan bahasa.

Seperti yang terjadi, mereka harus dijamin dengan pendapatan minimum €56.400 setahun atau sekitar Rp76 juta per bulan untuk mengesampingkan pemotongan upah.

Pemerintah ingin menurunkan gaji minimum ini, sesuatu yang sudah berlaku untuk pekerjaan yang paling sedikit orangnya, termasuk kedokteran, teknologi informasi, dan teknik.

Di masa depan, gaji minimum yang lebih rendah juga akan berlaku bagi mereka yang baru memulai karir mereka.

Baca Juga: Jepang Berencana Terima Lebih Banyak Pekerja Asing Jenis Ini

Menarik masuk siswa dan peserta pelatihan

Jerman juga ingin lebih banyak orang datang dari luar negeri untuk belajar atau berlatih untuk suatu profesi, dan kemudian bekerja di sini dengan keterampilan yang mereka pelajari.

Oleh karena itu, pemerintah Jerman berencana untuk menghilangkan "pemeriksaan prioritas" untuk magang, dan siswa akan diizinkan bekerja sambil belajar.

Siswa dari negara-negara non-Uni Eropa dengan keterampilan bahasa Jerman yang memadai dapat melakukan magang hingga enam minggu tanpa persetujuan dari Badan Ketenagakerjaan Federal.

Kualifikasi asing dan pengalaman kerja

Mengakui kualifikasi asing telah lama menjadi masalah birokrasi. Pemerintah ingin membuat proses ini lebih mudah, misalnya dengan memperbolehkan dokumen diserahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain, daripada meminta terjemahan resmi.

Tetapi pemerintah sekarang berencana untuk mengizinkan imigrasi untuk beberapa profesi bahkan tanpa pengakuan Jerman atas gelar mereka.

Prasyaratnya adalah setidaknya dua tahun pengalaman kerja dan gelar yang diakui di negara asal. Atasan kemudian akan bertanggung jawab untuk memeriksa keterampilan bahasa mereka.

Namun, ini tidak berlaku untuk profesi yang diatur seperti di sektor medis dan keperawatan.

 

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV/Associated Press/Deutsche Welle