Kemlu Minta WNI di Sri Lanka Hindari Kerumunan Massa, Siapkan Rencana Darurat Antisipasi Krisis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian luar negeri Indonesia meminta WNI di Sri Lanka membatasi pergi ke luar rumah dan menghindari unjuk rasa, yang dipicu kemarahan rakyat akibat krisis politik dan ekonomi terburuk yang melanda negara Asia Selatan itu.

“Kita meminta WNI agar membatasi perjalanan di luar rumah selama aksi unjuk rasa berlangsung, menghindari kerumunan massa di tempat-tempat konsentrasi aksi unjuk rasa berlangsung, serta tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi unjuk rasa tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam pengarahan media secara daring, Kamis (14/7/2022), seperti dikutip Antara.

Judha mengatakan, tidak ada WNI yang menjadi korban atau pun ikut terlibat dalam unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan rakyat Sri Lanka saat menduduki kediaman presiden dan kantor perdana menteri.

Berdasarkan data KBRI Kolombo, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang sebagian besar adalah pekerja migran di sektor pariwisata dan konstruksi.

“Semuanya dalam kondisi baik dan termonitor oleh KBRI. Secara umum, WNI kita di sana kondisinya baik karena dijamin oleh perusahaan tempat mereka bekerja, baik dari sisi pangan, akomodasi, transportasi,” ujar Judha.

Selain rutin menjalin komunikasi dengan para WNI, KBRI Kolombo sejak Juni lalu juga memberikan bantuan logistik kepada WNI yang paling rentan dan paling terdampak krisis di Sri Lanka.

“Sudah ada 13 orang di Kolombo dan tiga orang di luar Kota Kolombo yang mendapat bantuan dari KBRI,” kata Judha.

Meskipun kondisi WNI di Sri Lanka relatif aman, dia mengatakan, pemerintah tetap menyiapkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi eskalasi kegawatdaruratan bagi WNI.

Baca Juga: Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Tiba di Singapura dan Dilaporkan Sudah Menyatakan Mundur

WNI yang menghadapi masalah juga diimbau segera menghubungi KBRI Kolombo melalui sambungan langsung di nomor +94772773123.

Gelombang protes besar-besaran yang terjadi karena krisis ekonomi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan berujung pada kaburnya Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dari negara itu.

Setelah Rajapaksa melarikan diri ke Maladewa pada Rabu dan tiba di Singapura hari Kamis (14/7/2022), Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe juga dituntut mundur oleh rakyat.

Mantan Presiden Maladewa Mohamed Nasheed mencuit di Twitter bahwa presiden Gotabaya Rajapaksa sudah menyatakan mundur.

Gotabaya Rajapaksa mengirim surat pengunduran diri melalui email kepada Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena pada Kamis malam, tak lama setelah Gotabaya tiba di Singapura.

Juru bicara Ketua Indunil Yapa mengatakan surat itu sedang diteruskan ke jaksa agung yang akan mempertimbangkan implikasi hukum sebelum dapat diterima secara resmi.

Seperti dikutip oleh Straits Times, dokumen asli akan diterbangkan dari Singapura ke Kolombo "sesegera mungkin" atas permintaan Abeywardena, yang menuntut untuk melihat salinan aslinya sebelum secara resmi mengumumkan pengunduran diri.

Artinya, proses pemilihan presiden baru akan diundur hingga Ketua Parlemen menerima surat pengunduran diri.

Parlemen Sri Lanka akan kembali berkumpul hari Jumat (15/7). Namun, Ketua Parlemen menunda tanpa mengonfirmasi tanggal baru.

Pelarian sang presiden menandai akhir dari kekuasaan klan Rajapaksa yang telah mendominasi politik di negara Asia Selatan itu selama dua dasawarsa terakhir.

Protes-protes terhadap krisis ekonomi telah muncul berbulan-bulan dan mencapai puncaknya pekan lalu, ketika ratusan ribu orang menduduki gedung-gedung penting pemerintah di Kolombo.

Mereka menyalahkan klan Rajapaksa dan sekutu mereka atas lonjakan inflasi, korupsi, serta kelangkaan bahan bakar dan obat-obatan.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV/Antara/Straits Times