Dipimpin Sultan Brunei, KTT Darurat ASEAN Digelar Hari Ini Di Jakarta Bahas Kekerasan di Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemimpin negara-negara Asia Tenggara ASEAN akan memulai KTT Darurat ASEAN Sabtu, (24/4/2021) di Jakarta untuk membahas masalah Myanmar.

Dipimpin Ketua ASEAN periode ini, Sultan Hassanal Bolkiah dengan tuan rumah Indonesia diwakili Presiden Joko Widodo, para pemimpin ASEAN itu akan bertemu langsung dengan pemimpin Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Banyak yang berharap KTT Darurat ASEAN bisa meneruskan desakan agar junta militer bisa mengakhiri kekerasan dan pembunuhan oleh pasukan keamanan terhadap rakyat mereka sendiri yang melakukan unjuk rasa menentang kudeta seperti dilansir Associated Press, Sabtu, (24/4/2021).

Hampir seribu pengunjuk rasa tewas dibunuh pasukan keamanan mereka sendiri, sementara pemerintahan Myanmar yang sah ditangkap dan ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint.

Terdapat sedikit harapan untuk terjadinya terobosan yang bisa segera terwujut melalui pertemuan dua jam di Jakarta antara Jenderal Senior Min Aung Hlaing dengan enam kepala negara dan tiga menteri luar negeri yang mewakili Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN.

Baca Juga: KTT ASEAN Fokus Bahas Situasi Myanmar Keluar dari Krisis

Tetapi keputusan Min Aung Hlaing untuk menghadapi para pemimpin negara-negara ASEAN menawarkan kesempatan langka bagi ASEAN yang beranggotakan 10 negara untuk secara langsung berurusan dengan jenderal yang menggulingkan pemimpinnya dalam kudeta 1 Februari.

“Tragedi yang sedang berlangsung memiliki konsekuensi serius bagi Myanmar, ASEAN, dan kawasan,” kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada malam sebelum KTT Darurat ASEAN.

Satu proposal, yang telah dibahas dalam pertemuan pendahuluan, adalah agar Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, ketua ASEAN saat ini, melakukan perjalanan ke Myanmar untuk bertemu dengan pimpinan militer dan kamp Suu Kyi untuk mendorong dialog.

Dia akan didampingi oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi - juga dari Brunei. Namun rencana itu masih harus disetujui penguasa de facto di Myanmar, yaitu junta militer, kata seorang diplomat Asia Tenggara kepada The Associated Press yang mengatakan hal tersebut secara anonim karena dia tidak berwenang untuk berbicara dengan media.

Baca Juga: Min Aung Hlaing, Pemimpin Junta Militer Myanmar, Tiba di Jakarta

Diplomat lain mengatakan bantuan kemanusiaan dapat ditawarkan ke Myanmar jika kondisinya membaik. Diplomat tersebut juga berbicara kepada AP dengan syarat anonim karena kurangnya kewenangan untuk membahas rencana tersebut secara terbuka.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dari Indonesia berharap pertemuan ini dapat mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah selanjutnya yang dapat membantu rakyat Myanmar keluar dari situasi yang sulit.

Menyusul kudeta, ASEAN melalui Brunei mengeluarkan desakan agar junta mengutamakan upaya dialog, rekonsiliasi dan kembali normal sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar.

Pernyataan itu jauh dari harapan banyak pihak dan banyak negara, yang mengharapkan tetangga-tetangga terdekat Myanmar di ASEAN untuk mengutuk perebutan kekuasaan dan kudeta militer.

Baca Juga: Presiden Jokowi dan PM Vietnam berharap ASEAN Leaders’ Meeting Beri Solusi Bagi Rakyat Myanmar

Di tengah tekanan dunia Barat, bagaimanapun, ASEAN telah berjuang untuk mengambil posisi yang lebih kuat dalam berbagai masalah tetapi tetap menggunakan pendekatan nonkonfrontatif.

Salah seorang diplomat ASEAN menyebut, semua negara anggota ASEAN setuju untuk bertemu Min Aung Hlaing, tetapi tidak akan memanggilnya sebagai kepala negara Myanmar dalam pertemuan KTT itu.

Para kritikus mengatakan keputusan ASEAN untuk bertemu dengan Min Aung Hlaing tidak dapat diterima dan sama dengan melegitimasi penggulingan dan tindakan keras mematikan yang mengikuti kudeta militer.

Penembakan dan pembunuhan setiap hari oleh polisi dan tentara telah menewaskan lebih dari 700 pengunjuk rasa, menurut beberapa penghitungan independen.

Amnesty International mendesak Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menyelidiki Min Aung Hlaing dengan tuduhan bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan di Myanmar.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Siapkan 4.382 Personel untuk Amankan KTT ASEAN

Selain itu, sebagai negara yang berada dalam konvensi PBB melawan penyiksaan, Indonesia juga memiliki kewajiban hukum untuk menuntut atau mengekstradisi tersangka pelaku di wilayahnya.

“Krisis Myanmar yang dipicu oleh militer memberi ASEAN ujian terbesar dalam sejarahnya,” kata Emerlynne Gil dari kelompok hak asasi yang berbasis di London.

"Ini bukan masalah internal Myanmar, tetapi masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan yang besar yang berdampak pada seluruh wilayah dan sekitarnya."

Sementara, polisi membubarkan puluhan pengunjuk rasa yang menentang kudeta dan kunjungan pemimpin junta itu.

Lebih dari 4.300 polisi telah menyebar ke seluruh Jakarta, tuan rumah KTT Darurat ASEAN, yang diadakan di bawah pengamanan ketat di tengah pandemi.

Indonesia sendiri memiliki jumlah pasien yang terinfeksi dan kematian karena Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi Tegaskan Sikap Indonesia Terhadap Kondisi Myanmar

Para pemimpin Thailand dan Filipina tidak menghadiri KTT Darurat ASEAN untuk menangani wabah Covid-19 di negara mereka.

Laos, yang memiliki jumlah infeksi paling sedikit di kawasan itu tetapi pekan ini memberlakukan karantina wilayah secara ketat, juga memastikan batal menghadirkan pemimpin mereka pada menit-menit terakhir.

KTT para pemimpin ASEAN secara tatap muka ini adalah yang pertama oleh para pemimpin ASEAN dalam lebih dari setahun.

ASEAN memiliki kebijakan dasar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan memutuskan segala sesuatu melalui konsensus. Kebijakan ini telah melumpuhkan kemampuan blok tersebut untuk menangani krisis dengan cepat.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV