Anggota Kongres dari Partai Demokrat Mulai Diskusikan Usulan Pemecatan Trump
Kompas dunia | 9 Januari 2021, 00:08 WIBWASHINGTON DC, KOMPAS TV - Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat hari Jum'at (08/01/2021) berdiskusi apakah akan mengupayakan pemecatan Presiden Donald Trump bila kabinetnya tidak menerapkan amandemen ke 25 konstitusi untuk menyingkirkan Trump dari posisinya, demikian dilansir dari Associated Press.
Anggota Partai Demokrat di Kongres, atau Majelis Rendah parlemen Amerika Serikat akan menggelar kaukus pada tengah hari waktu Washington DC untuk menyusun pasal-pasal pemecatan Trump yang akan dilakukan minggu depan.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi kemarin berdiskusi dengan jajaran pemimpin Partai Demokrat membahas kemungkinan pemecatan Trump, hanya beberapa jam setelah Kongres mengumumkan akan mengambil tindakan bila Wakil Presiden dan anggota kabinet pemerintah tidak menerapkan pasal 4 dari amandemen ke 25 konstitusi yang berisi pencopotan paksa presiden oleh anggota kabinetnya sendiri.
Baca Juga: Usai Rusuh Capitol, Donald Trump Akui Joe Biden Presiden AS Terpilih
Hingga saat ini 5 orang tewas akibat peristiwa penyerbuan dan pendudukan Gedung Capitol yang oleh presiden terpilih Joe Biden disebut sebagai tindakan pemberontakan atau insurrection.
Walau masa jabatan Trump hanya tersisa kurang dari dua minggu, anggota parlemen dan pejabat pemerintah dibawah Trump mendiskusikan berbagai opsi pemecatan karena Trump mendorong massa untuk bergerak ke Gedung Capitol dan setelah penyerbuan dan pendudukan terjadi, Trump menolak untuk mengutuk dan mengatasi situasi sebagai pemimpin negara itu.
Anggota Kongres AS, Katherine Clark dari Partai Republik mengatakan, langkah prosedural bisa lebih cepat dibandingkan langkah yang mereka ambil saat berpaya memakzulkan Trump tahun lalu.
Baca Juga: Donald Trump Pastikan Tak Hadiri Pelantikan Joe Biden, Bentuk Kekecewaan?
"Saya bisa memastikan bahwa kami sudah berdiskusi tentang hal itu, dan saya harap ketua DPR dapat menindaklanjuti bila wakil presiden menolak untuk melakukan apa yang diwajibkan berdasarkan konstitusi," tutur James Clayburn, orang nomor 3 Partai Demokrat di Kongres.
"Semua orang sudah tau bahwa presiden kita gila," kata Clayburn.
Penulis : Edwin-Shri-Bimo
Sumber : Kompas TV